Page 195 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAB VI.

PENGUATAN MUTU DAN

AKUNTABILITAS
PENGANGGARAN

Dalam arsitektur keuangan negara yang modern, penguatan mutu
dan akuntabilitas penganggaran bukan sekadar dimensi teknokratik,
melainkan telah menjadi pilar esensial dalam menjaga kredibilitas
fiskal, efektivitas kebijakan publik, serta kepercayaan masyarakat
terhadap institusi negara. Penganggaran yang akuntabel dan
berkualitas menuntut lebih dari sekadar pemenuhan prosedur
administratif—ia mensyaratkan adanya kepatuhan substantif
terhadap prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, prioritas pembangunan,
serta keterukuran kinerja. Dalam konteks sistem penganggaran
berbasis kinerja (performance-based budgeting), kualitas belanja
menjadi determinan utama keberhasilan program pembangunan dan
pencapaian sasaran strategis nasional.
Pemerintah telah merumuskan berbagai regulasi dan instrumen
kebijakan untuk memastikan agar proses penganggaran tidak hanya
legal-formal, tetapi juga rasional dan berorientasi hasil. Misalnya,
dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023
junto PMK Nomor 107 Tahun 2024 ditegaskan tentang pentingnya
prinsip value for money, penguatan evaluasi kinerja anggaran, serta
peran aktif pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP), Kementerian Keuangan, dan satuan kerja. Di samping itu,
integrasi sistem informasi keuangan negara seperti SAKTI, OM-SPAN,
KRISNA, dan e-Rekon menjadi pendorong utama terciptanya sinergi