Page 198 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN II 177
Penganggaran

yang dibelanjakan negara harus membawa manfaat optimal bagi
kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, prinsip belanja berkualitas
tidak sekadar menjadi jargon kebijakan, melainkan manifestasi
konkret dari etos tata kelola keuangan negara yang rasional, terukur,
dan berpihak pada kepentingan publik secara berkelanjutan.

6.2. Peran APIP, Kementerian Keuangan, dan Satker dalam
Pengawasan

Penguatan mutu dan akuntabilitas penganggaran tidak dapat
dilepaskan dari mekanisme pengawasan yang efektif, terstruktur, dan
terintegrasi di seluruh siklus anggaran. Dalam konteks ini, Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Kementerian Keuangan,
dan satuan kerja (satker) memegang peran strategis sebagai elemen
pengawasan internal yang berfungsi menjaga integritas, efisiensi,
dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Pengawasan
yang dilakukan bukan hanya bersifat korektif setelah terjadinya
penyimpangan, melainkan juga bersifat preventif dan sistemik guna
memastikan bahwa seluruh proses perencanaan hingga pelaksanaan
anggaran sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (good
governance).

APIP, baik di lingkungan kementerian/lembaga maupun pada
unit pengawasan internal di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal, menjalankan fungsi
sebagai penjamin mutu (quality assurance) dan konsultan yang
memberikan nilai tambah bagi tata kelola anggaran. APIP memiliki
kewenangan dalam melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan
penganggaran sebelum disahkan, termasuk mengawal pemenuhan
prinsip belanja berkualitas. Peran ini penting dalam memastikan
konsistensi antara Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah,
hingga RKA-K/L agar terhindar dari belanja yang tidak relevan,
tumpang tindih, atau tidak mendukung sasaran prioritas nasional.
Kementerian Keuangan, melalui Direktorat Jenderal Anggaran
(DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), menjalankan
fungsi pengawasan fiskal yang lebih makro dan regulatoris. DJA