Page 196 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN II 175
Penganggaran

antar tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan
anggaran dalam satu ekosistem digital yang komprehensif.

Penguatan mutu dan akuntabilitas penganggaran juga beririsan
langsung dengan agenda reformasi birokrasi dan good governance.
Akuntabilitas tidak lagi dimaknai semata sebagai pertanggungjawaban
keuangan, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja
atas penggunaan dana publik yang berbasis outcome. Oleh karena
itu, bab ini akan menguraikan secara sistematis bagaimana prinsip
belanja berkualitas diimplementasikan, bagaimana peran lembaga-
lembaga pengawas berjalan sinergis, dan bagaimana sistem informasi
penganggaran diintegrasikan dalam proses pengelolaan keuangan
negarasecara menyeluruh. Bab ini sekaligus menjadi simpul konseptual
yang menghubungkan perencanaan fiskal dengan pencapaian hasil
pembangunan yang konkret, terukur, dan berkelanjutan.

6.1. Belanja Berkualitas: Prinsip Efisiensi, Efektivitas, dan
Prioritas
Dalam konstelasi reformasi pengelolaan keuangan negara,
konsep belanja berkualitas (quality spending) merupakan episentrum
dari sistem penganggaran berbasis kinerja (performance-based
budgeting). Paradigma ini menandai pergeseran orientasi kebijakan
fiskal dari pendekatan input-based yang menekankan kepatuhan
administratif semata, menuju pendekatan outcome-based yang
menekankan pada ketercapaian hasil pembangunan yang nyata
dan terukur. Pemerintah, melalui berbagai regulasi, menegaskan
bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) harus memiliki justifikasi rasional,
berbasis data, serta mencerminkan nilai tambah yang sepadan bagi
masyarakat. Prinsip belanja berkualitas secara eksplisit termaktub
dalam berbagai ketentuan, antara lain Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) Nomor 62 Tahun 2023 junto PMK Nomor 107 Tahun 2024, yang
menyusun pedoman sistem penganggaran yang responsif, adaptif,
dan akuntabel.