Page 191 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

170 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

merepresentasikan berbagai latar belakang, tujuan, dan urgensi
dari perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) maupun
DIPA. Tema revisi anggaran tidak semata-mata dimaknai sebagai
pengelompokan administratif, melainkan sebagai instrumen yang
merefleksikan dimensi strategis, teknis, serta kebijakan dari suatu
perubahan anggaran negara. Pasal 125 sampai dengan Pasal 159 dalam
PMK Nomor 62 Tahun 2023 jo. PMK Nomor 107 Tahun 2024 secara
eksplisit menguraikan sekurangnya 15 tema revisi anggaran, yang
masing-masing memiliki pengaturan khusus mengenai jenis revisi,
kewenangan persetujuan, dan prosedur pengesahan.

Secara umum, tema-tema tersebut meliputi: PNBP, hibah,
pinjaman, SBSN, belanja operasional, BA BUN, tunggakan, RO prioritas
nasional, RO cadangan, penanganan bencana non-alam, persetujuan
DPR, informasi kinerja, pemberian hibah kepada pemerintah atau
lembaga asing, kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan
pemerintah lainnya, serta revisi DIPA yang bersumber dari BA BUN.
Masing-masing tema ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan
erat dengan struktur penganggaran, kebijakan fiskal sektoral maupun
nasional, serta dinamika implementasi program pemerintah di
lapangan.
Dalam setiap tema, jenis revisi anggaran sebagaimana ditegaskan
dalam Pasal 120 tetap menjadi kerangka dasar, yaitu: (1) revisi
dengan perubahan pagu anggaran, (2) revisi tanpa perubahan pagu
(pergeseran), dan (3) revisi administratif. Namun, pada tiap tema,
ketiga jenis revisi tersebut diterapkan secara kontekstual, bergantung
pada substansi perubahan dan karakteristik sumber dananya.
Misalnya, dalam tema PNBP, revisi bisa melibatkan perubahan target
dan pagu penggunaan, sedangkan dalam tema hibah keluar, revisi
lebih banyak terkait dengan pencantuman belanja pada DIPA setelah
persetujuan hibah diberikan.

Selanjutnya, setiap tema juga memiliki pengaturan mengenai
kewenangan revisi, yaitu siapa yang berwenang menetapkan atau
mengesahkan revisi tersebut. Hal ini mengikuti ketentuan dalam
Pasal 124 dan Lampiran IV huruf C PMK 62/2023, yang membagi