Page 188 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN II 167
Penganggaran

kepastian hukum, efisiensi prosedural, dan pengendalian internal.
Dalam praktiknya, setiap jenis revisi juga memiliki konsekuensi
prosedural berbeda, baik dalam hal dokumen pendukung, kewenangan
persetujuan, hingga batasan waktu pengajuan. Pengetahuan dan
pemahaman yang memadai terhadap distingsi ini menjadi penting,
tidak hanya bagi pengelola keuangan di tingkat satuan kerja,
tetapi juga bagi auditor dan pemangku kepentingan lainnya dalam
mengevaluasi kepatuhan dan performa anggaran. Maka, klasifikasi
jenis revisi anggaran bukan hanya merupakan instrumen teknokratis,
tetapi juga refleksi dari sistem fiskal yang adaptif dan berorientasi
pada akuntabilitas berkelanjutan.

5.3. Kewenangan Revisi Anggaran
Dalam kerangka tata kelola fiskal nasional, kewenangan dalam
proses revisi anggaran menjadi determinan penting dalam menjaga
keseimbangan antara fleksibilitas operasional dan disiplin fiskal.
PMK Nomor 62 Tahun 2023 jo. PMK Nomor 107 Tahun 2024 secara
eksplisit mengatur pembagian otoritas penetapan revisi anggaran agar
tetap selaras dengan prinsip check and balance, tanpa mengabaikan
kebutuhan teknokratik di tingkat Kementerian/Lembaga (K/L). Hal
ini tercermin dalam Pasal 124 yang menegaskan bahwa revisi anggaran
ditetapkan baik oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna
Anggaran (PA) maupun oleh Menteri Keuangan, bergantung pada
sifat dan implikasi revisi terhadap DIPA.
Secara umum, kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku
PA terbatas pada dua kategori. Pertama, perubahan RKA yang tidak
menyebabkan perubahan DIPA—misalnya perubahan Petunjuk
Operasional Kegiatan (POK)—dapat langsung ditetapkan oleh
PA tanpa perlu pengesahan oleh Kementerian Keuangan. Kedua,
dalam hal terjadi revisi anggaran yang mempengaruhi DIPA, namun
substansinya termasuk dalam kategori tertentu sebagaimana
ditentukan dalam regulasi, maka PA tetap dapat menetapkan revisi
tersebut asalkan memperoleh pengesahan dari Menteri Keuangan.
Dengan demikian, terdapat mekanisme dualistik: otonomi