Page 183 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAB V.

REVISI ANGGARAN

Dalam dinamika pengelolaan keuangan negara, revisi anggaran
merupakan salah satu instrumen fiskal yang sangat penting untuk
menjaga fleksibilitas, responsivitas, dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Proses revisi bukan semata bentuk perubahan teknokratis terhadap
angka-angka anggaran, tetapi mencerminkan mekanisme adaptif yang
memungkinkan penyesuaian belanja negara terhadap perkembangan
realisasi, prioritas kebijakan, dan situasi kontinjensi nasional. Dalam
kerangka hukum administrasi keuangan negara, revisi anggaran
memiliki kedudukan strategis sebagai perwujudan dari asas budgetary
discipline yang tetap membuka ruang fiscal maneuvering tanpa
menanggalkan prinsip legalitas dan akuntabilitas.
Kebutuhan untuk melakukan revisi anggaran dapat timbul
akibat dinamika yang bersumber dari internal kementerian/lembaga
maupun faktor eksternal seperti perubahan asumsi makro, pergeseran
kebijakan nasional, atau realisasi anggaran yang tidak sesuai proyeksi
awal. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur proses revisi anggaran
telah dirancang secara komprehensif untuk memastikan setiap
perubahan tetap berada dalam koridor hukum dan tata kelola fiskal
yang prudent. PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan
Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan, yang telah diubah melalui PMK Nomor 107 Tahun 2024,