Page 178 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN II 157
Penganggaran

mekanisme APBN dan selaras dengan prioritas Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM). Keterbatasan sumber pembiayaan eksternal
dan fluktuasi pasar global membuat PDN menjadi pilihan penting,
terutama untuk membiayai kegiatan prioritas seperti pembangunan
infrastruktur dan pemberdayaan industri dalam negeri, dengan tetap
menjaga keberlanjutan fiskal melalui pengendalian batas maksimum
pinjaman dan analisis risiko yang ketat.
Proses perencanaan PDN dimulai dengan penyusunan rencana
batas maksimum oleh Menteri Keuangan, yang mempertimbangkan
kebutuhan riil pembiayaan, kemampuan membayar kembali, serta
kapasitas penyerapan anggaran. Batas ini kemudian diintegrasikan
ke dalam dokumen perencanaan fiskal seperti Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) dan pagu indikatif APBN. Kementerian/lembaga,
pemerintah daerah, atau BUMN yang ingin mengajukan pinjaman
wajib menyusun proposal kegiatan yang telah melalui penilaian
kelayakan oleh Menteri Perencanaan, mencakup aspek teknis,
finansial, dan kesiapan implementasi seperti ketersediaan lahan atau
alokasi dana pendamping. Seleksi ini memastikan bahwa PDN hanya
dialokasikan untuk proyek-proyek yang benar-benar berdampak pada
pembangunan nasional, seperti infrastruktur pelayanan publik atau
investasi yang menghasilkan penerimaan, sekaligus menghindari
duplikasi atau inefisiensi anggaran.

Implementasi PDN melibatkan tahapan yang rigor, mulai dari
seleksi calon pemberi pinjaman—yang harus memenuhi syarat seperti
likuiditas sehat bagi BUMN atau kemampuan fiskal memadai bagi
pemerintah daerah—hingga penandatanganan Naskah Perjanjian
Pinjaman (NPP) yang memuat klausul jumlah, peruntukan, dan
persyaratan teknis seperti jadwal penarikan dan pembayaran.
Penerusan pinjaman kepada pemerintah daerah atau BUMN sebagai
penerima juga melalui proses serupa, dengan tambahan persyaratan
seperti rasio kemampuan membayar (DSCR) minimal 2,5 bagi daerah
atau laporan keuangan audited bagi BUMN. Mekanisme ini dirancang
untuk memastikan bahwa penerima pinjaman memiliki kapasitas
memenuhi kewajibannya, sementara sanksi seperti pemotongan DAU