Page 181 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 181
160 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Penggunaan SBSN sebagai sumber
dana proyek pemerintah biasanya diprioritaskan untuk infrastruktur
publik dengan nilai strategis nasional.
Sementara itu, Rupiah Murni Pendamping (RMP) adalah dana
APBN yang berasal dari Rupiah Murni yang digunakan untuk
mendampingi pembiayaan lain seperti SBSN, hibah luar negeri, atau
pinjaman luar negeri. Mekanisme ini bertujuan agar pembiayaan
non-APBN dapat diintegrasikan secara efektif dalam penganggaran
nasional. Ketentuan mengenai RMP tercermin dalam berbagai
kebijakan teknis penyusunan anggaran, salah satunya dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 jo. PMK Nomor 107 Tahun
2024, yang menyatakan bahwa RMP digunakan untuk mendanai
komponen kegiatan yang tidak dibiayai oleh sumber dana utama
namun tetap dibutuhkan untuk mendukung pencapaian keluaran.
Dengan kata lain, RMP berfungsi sebagai matching fund dalam
struktur pendanaan proyek multiyears atau hibah.
Selanjutnya, Dana Pendamping Hibah merupakan bentuk
kontribusi pemerintah yang digunakan untuk mendampingi
pelaksanaan hibah luar negeri, baik dalam bentuk tunai (cash grant)
maupun barang/jasa (in-kind). Dana pendamping ini diperlukan
guna menutup komponen pembiayaan yang tidak ditanggung oleh
pihak pemberi hibah (grantor), seperti pajak, biaya operasional,
atau komponen lokal dari suatu proyek. Ketentuan mengenai dana
pendamping hibah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Hibah Luar Negeri dan
Penerimaan Hibah, serta dalam ketentuan penganggaran dan revisi
anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Dalam
implementasinya, dana pendamping hibah harus dianggarkan secara
eksplisit dalam RKA-K/L dan DIPA, serta dimonitor penggunaannya
untuk menjamin efektivitas program kerja sama luar negeri.
Dengan memperhatikan peran ketiga sumber dana ini—SBSN,
RMP, dan Dana Pendamping Hibah—dalam struktur pendanaan
negara, tampak jelas bahwa pemerintah telah mengembangkan
arsitektur penganggaran yang lebih adaptif, inovatif, dan kolaboratif.

