Page 181 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 181

160    MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
                   Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

            Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Penggunaan SBSN sebagai sumber
            dana proyek pemerintah biasanya diprioritaskan untuk infrastruktur
            publik dengan nilai strategis nasional.

                Sementara  itu,  Rupiah Murni Pendamping  (RMP)  adalah  dana
            APBN yang berasal dari Rupiah  Murni yang  digunakan untuk
            mendampingi pembiayaan lain seperti SBSN, hibah luar negeri, atau
            pinjaman luar negeri.  Mekanisme ini bertujuan agar pembiayaan
            non-APBN dapat diintegrasikan secara efektif dalam penganggaran
            nasional.  Ketentuan  mengenai RMP tercermin  dalam  berbagai
            kebijakan teknis penyusunan anggaran, salah satunya dalam Peraturan
            Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 jo. PMK Nomor 107 Tahun
            2024, yang menyatakan  bahwa  RMP digunakan untuk mendanai
            komponen kegiatan yang tidak dibiayai oleh sumber  dana utama
            namun  tetap  dibutuhkan  untuk  mendukung  pencapaian  keluaran.
            Dengan kata lain, RMP berfungsi  sebagai  matching fund  dalam
            struktur pendanaan proyek multiyears atau hibah.

                Selanjutnya,  Dana Pendamping  Hibah  merupakan bentuk
            kontribusi pemerintah  yang digunakan untuk mendampingi
            pelaksanaan hibah luar negeri, baik dalam bentuk tunai (cash grant)
            maupun  barang/jasa  (in-kind).  Dana  pendamping  ini  diperlukan
            guna menutup komponen pembiayaan yang tidak ditanggung oleh
            pihak pemberi hibah (grantor), seperti pajak, biaya operasional,
            atau komponen lokal dari suatu proyek. Ketentuan mengenai dana
            pendamping hibah  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 10
            Tahun  2011 tentang Tata  Cara  Pengadaan  Hibah  Luar  Negeri dan
            Penerimaan Hibah, serta dalam ketentuan penganggaran dan revisi
            anggaran  yang ditetapkan oleh  Kementerian  Keuangan. Dalam
            implementasinya, dana pendamping hibah harus dianggarkan secara
            eksplisit dalam RKA-K/L dan DIPA, serta dimonitor penggunaannya
            untuk menjamin efektivitas program kerja sama luar negeri.

                Dengan memperhatikan peran ketiga sumber dana ini—SBSN,
            RMP,  dan Dana  Pendamping Hibah—dalam  struktur  pendanaan
            negara, tampak jelas bahwa pemerintah telah  mengembangkan
            arsitektur penganggaran yang lebih adaptif, inovatif, dan kolaboratif.
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186