Page 180 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN II 159
Penganggaran

ketergantungan pada pihak asing. Dengan integrasi yang erat dengan
siklus APBN dan dokumen perencanaan jangka menengah, kedua
jenis pinjaman ini tidak sekadar berfungsi sebagai solusi jangka
pendek untuk menutup defisit anggaran, melainkan sebagai bagian
dari strategi pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Dalam
konteks ini, komitmen pemerintah untuk menjaga kedaulatan fiskal,
meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong pertumbuhan inklusif
menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan nasional
yang berkualitas dan berkesinambungan.

4.5. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Rupiah Murni
Pendamping (RMP) dan Dana Pendamping Hibah
Dalam lanskap pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN), keberadaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN),
Rupiah Murni Pendamping (RMP), dan Dana Pendamping Hibah
merupakan instrumen penting yang mencerminkan kompleksitas dan
diversifikasi sumber dana negara, khususnya untuk mendanai belanja
modal strategis serta mendukung kerja sama internasional. Ketiga
sumber dana ini memiliki karakteristik hukum dan pengelolaan
yang berbeda dari pendanaan konvensional, namun tetap tunduk
pada prinsip-prinsip transparansi fiskal dan akuntabilitas anggaran
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
SBSN, atau yang dikenal juga sebagai sukuk negara, merupakan
instrumen pembiayaan syariah yang diterbitkan oleh pemerintah
berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Surat Berharga Syariah Negara. SBSN tidak sekadar menjadi
alternatif pembiayaan defisit anggaran, tetapi juga merupakan
upaya pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan syariah
domestik. Berdasarkan Pasal 2 UU tersebut, SBSN dapat diterbitkan
untuk membiayai kegiatan dalam APBN termasuk pembiayaan
proyek (project-based sukuk). Dalam konteks penganggaran, belanja
yang bersumber dari SBSN wajib dimuat dalam dokumen RKA-K/L
dan DIPA, serta mengikuti ketentuan pelaksanaan yang diatur oleh
Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pengelolaan