Page 185 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

164 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

terhadap indikator kinerja yang melekat dalam setiap program dan
kegiatan.

Dalam perspektif manajemen keuangan publik, revisi anggaran
berfungsi sebagai mekanisme korektif yang dibangun di atas prinsip
kehati-hatian fiskal (fiscal prudence) dan fleksibilitas terbatas
(bounded flexibility). Ia memberikan ruang gerak bagi Kementerian/
Lembaga untuk melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan
anggaran, sejauh masih dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh
regulasi. PMK Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan
PMK Nomor 107 Tahun 2024 menjadi landasan hukum utama yang
mengatur tata cara, jenis, batasan, dan otorisasi dalam pelaksanaan
revisi anggaran. Ketentuan ini diperkuat oleh Lampiran IV PMK
62/2023 yang menjelaskan klasifikasi jenis revisi, kode revisi, dokumen
pendukung yang harus disiapkan, dan kewenangan penyetujuannya.

Prinsip dasar yang mendasari revisi anggaran adalah legalitas,
efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas. Revisi anggaran hanya dapat
dilakukan apabila terdapat perubahan kebijakan strategis pemerintah,
pergeseran pelaksanaan program/kegiatan, atau kondisi luar biasa
seperti bencana alam, krisis ekonomi, dan kedaruratan nasional.
Artinya, revisi tidak dapat digunakan sebagai kompensasi atas
perencanaan yang lemah, melainkan sebagai instrumentum remedium
untuk menjamin bahwa pelaksanaan APBN tetap kontributif terhadap
pencapaian sasaran pembangunan dan pelayanan publik.

Ruang lingkup revisi anggaran dalam regulasi ini mencakup
perubahan seluruh atau sebagian elemen dalam DIPA, termasuk
antar program, kegiatan, jenis belanja, akun, unit organisasi, serta
sumber dana. Bahkan, dalam kondisi tertentu, revisi juga meliputi
perubahan dalam informasi kinerja, seperti output dan outcome yang
telah ditetapkan sebelumnya. Revisi anggaran dapat bersifat otomatis
(otomasi), seperti perubahan belanja pegawai karena perubahan
kebijakan penggajian, atau bersifat manual yang memerlukan
persetujuan dari Direktorat Jenderal Anggaran.