Page 187 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

166 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

penambahan atau pengurangan pagu belanja pada Bagian Anggaran
Kementerian/Lembaga (BA K/L) dan/atau Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara (BA BUN). Revisi ini berimplikasi
langsung terhadap konfigurasi fiskal makro karena mempengaruhi
keseimbangan primer dan defisit anggaran. Oleh karena itu, prosedur
dan kewenangan dalam jenis revisi ini dikendalikan secara ketat oleh
Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Anggaran,
agar setiap perubahan tetap berada dalam koridor kebijakan fiskal
nasional dan tidak menimbulkan anomali dalam struktur APBN.

Sementara itu, revisi anggaran dalam kondisi pagu tetap
mencerminkan fleksibilitas teknokratik dalam rangka menyesuaikan
rincian belanja tanpa mengubah jumlah total pagu. Revisi jenis ini
mencakup pergeseran alokasi antar kegiatan, output, atau jenis belanja
dalam satu bagiananggaranyang sama. Meskipun tidak mempengaruhi
besar kecilnya belanja negara secara agregat, revisi dengan pagu tetap
tetap memerlukan kendali administratif dan analisis kelayakan karena
dapat berdampak terhadap efektivitas program dan akuntabilitas hasil
kinerja. Mekanisme ini memungkinkan kementerian/lembaga untuk
melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan anggaran tanpa harus
menunggu proses panjang perubahan APBN di tingkat legislatif.
Jenis ketiga adalah revisi administrasi, yakni revisi yang tidak
berdampak langsung terhadap struktur maupun jumlah anggaran,
namun tetap perlu dilakukan untuk menjamin integritas dan
keakuratan dokumen anggaran. Termasuk dalam kategori ini adalah
perbaikan kesalahan redaksional, ralat nomenklatur, penyesuaian
kodefikasi anggaran, hingga pembukaan blokir atas dana tertentu.
Meskipun tampak teknis dan sederhana, revisi administrasi
memainkan peran penting dalam memastikan tertib administrasi
anggaran serta konsistensi antara dokumen perencanaan dan
pelaksanaan. Bahkan, dalam beberapa kasus, revisi administrasi dapat
menjadi prasyarat bagi pencairan anggaran atau pelaporan kinerja
fiskal yang sah.
Secara konseptual, pembedaan terhadap jenis revisi ini
mencerminkan prinsip fiscal accountability yang berpijak pada asas