Page 192 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN II 171
Penganggaran

kewenangan revisi antara Kementerian/Lembaga (PA), Direktorat
Jenderal Anggaran (DJA), dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
(DJPb). Pada tema tertentu seperti hibah luar negeri, pinjaman, atau
pengeluaran pembiayaan dari SBSN, kewenangan revisi cenderung
berada pada DJA atau DJPb karena melibatkan implikasi fiskal lintas
sektor dan memerlukan verifikasi yang lebih mendalam.
Kerangka tematik revisi ini memungkinkan sistem penganggaran
negara beroperasi secara adaptif namun tetap terkontrol, karena setiap
revisi harus melewati tahapan telaahan, verifikasi dokumen, dan
kesesuaian dengan arah kebijakan fiskal. Dengan adanya klasifikasi
tematik ini, K/L dapat merujuk dengan lebih presisi terhadap
ketentuan yang relevan, dan otoritas fiskal memiliki kerangka
untuk memastikan bahwa perubahan anggaran tidak bertentangan
dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Dengan demikian, tema revisi anggaran berfungsi sebagai
kerangka kerja substantif dalam mengelola dinamika APBN,
memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan tetap dalam orbit
regulatif, dan selaras dengan fungsi APBN sebagai alat perencanaan,
pengendalian, dan evaluasi kebijakan pemerintah pusat.

5.5. Akuntabilitas, Evaluasi Kinerja, dan Transparansi Revisi
Anggaran
Dalam tata kelola keuangan negara yang modern, revisi anggaran
tidak hanya dipandang sebagai instrumen teknis untuk menyesuaikan
alokasi fiskal, melainkan juga sebagai bagian dari siklus kebijakan
publik yang harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, evaluasi
kinerja, dan transparansi. Ketiganya merupakan pilar normatif yang
memastikan bahwa setiap perubahan dalam struktur anggaran negara
tidak mereduksi kualitas pengeluaran publik, serta tetap dalam
kerangka konstitusional pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN).

Akuntabilitas revisi anggaran secara eksplisit tertanam dalam
logika pengelolaan fiskal berbasis kinerja (performance-based