Page 173 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

152 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

hanya mengatur teknis pengelolaan, tetapi juga menanamkan budaya
disiplin dalam penggunaan sumber daya publik.

Selain menerima hibah, pemerintah juga memiliki kewenangan
untuk memberikan hibah kepada pihak lain, baik di dalam maupun
luar negeri, sebagai bentuk kerja sama dan dukungan pembangunan.
Di tingkat domestik, pemberian hibah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, yang
menjadi dasar hukum bagi pemerintah pusat untuk memberikan
bantuan keuangan atau barang kepada pemerintah daerah. Hibah ini
dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan,
pembangunan daerah, atau penanganan keadaan darurat, seperti
bencana alam. Aturan pelaksanaannya mencakup mekanisme
pengajuan, persetujuan, penyaluran, dan pertanggungjawaban hibah,
dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ketat. Misalnya,
pemerintah daerah yang menerima hibah wajib melaporkan
penggunaannya kepada pemerintah pusat, memastikan bahwa dana
tersebut benar-benar digunakan sesuai tujuan yang telah disepakati.

Sementara itu, untuk hibah ke luar negeri, Peraturan Pemerintah
Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada
Pemerintah Asing dan Lembaga Asing mengatur bagaimana
Indonesia dapat memberikan bantuan kepada negara atau organisasi
internasional, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa. Hibah
luar negeri ini biasanya diberikan dalam kerangka diplomasi, bantuan
kemanusiaan, atau kerja sama pembangunan, dengan memperhatikan
prinsip saling menguntungkan dan kepentingan nasional. Prosesnya
melibatkan koordinasi antarlembaga, termasuk Kementerian Luar
Negeri dan Kementerian Keuangan, untuk memastikan bahwa
pemberian hibah tidak bertentangan dengan kebijakan fiskal dan
prioritas pembangunan Indonesia. Dengan adanya regulasi ini,
pemberian hibah—baik ke dalam maupun luar negeri—tidak hanya
memperkuat hubungan bilateral dan multilateral, tetapi juga tetap
berada dalam koridor pengelolaan keuangan negara yang tertib dan
bertanggung jawab.