Page 172 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN II 151
Penganggaran

Prosedur pengelolaan hibah dirinci secara operasional, terutama
dalam hal penarikan dan pencatatan. Hibah yang penarikannya
melalui Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) mengikuti
mekanisme yang telah distandardisasi, sementara hibah yang tidak
melalui Kuasa BUN—seperti dana untuk kegiatan tertentu atau
bantuan barang—harus melalui proses pengesahan oleh KPPN. Salah
satu aspek penting adalah penerbitan nomor register sebagai dasar
legalitas hibah. Nomor ini dikeluarkan oleh DJPPR untuk hibah luar
negeri atau Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan untuk hibah
dalam negeri, setelah melalui verifikasi kelengkapan dokumen seperti
perjanjian hibah dan ringkasan proyek. Proses ini menegaskan prinsip
transparansi dan akuntabilitas, di mana setiap rupiah hibah harus
tercatat dalam sistem keuangan negara.
Pencatatan hibah dalam APBN juga diatur secara rinci, termasuk
penyesuaian pagu belanja dalam DIPA. Hibah yang diterima tetapi
belum direvisi dalam DIPA tetap dapat digunakan, asalkan kemudian
disesuaikan melalui mekanisme revisi anggaran. Regulasi ini bahkan
mengantisipasi hibah tahun jamak (multi-year), di mana sisa pagu
dapat dibawa ke tahun anggaran berikutnya. Selain itu, rekening
khusus (Rekening Hibah) wajib dibuka untuk menampung dana hibah,
dengan ketentuan bahwa jasa giro atau saldo yang tidak digunakan
harus disetor ke kas negara kecuali diatur lain dalam perjanjian.
Ini menunjukkan harmonisasi antara fleksibilitas penggunaan dan
kepatuhan pada prinsip pengelolaan keuangan negara.

Sanksi dan ketentuan khusus dalam regulasi ini menjadi
pengingat akan konsekuensi pelanggaran. Kementerian/Lembaga
yang tidak melaporkan hibah selama dua tahun berturut-turut dapat
dilarang menerima hibah di tahun berikutnya. Lebih jauh, jika hibah
digunakan tidak sesuai perjanjian (ineligible), negara tidak akan
menanggung kerugiannya—kecuali hibah tersebut telah melalui
proses registrasi dan pengesahan. Ini menegaskan bahwa pengelola
hibah tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi
juga secara finansial. Dengan demikian, PMK No. 99/2017 tidak