Page 167 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

146 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Salah satu bentuk PNBP dari sektor pelayanan publik yang paling
menonjol adalah PNBP pelayanan pertanahan. Ketentuan mengenai
jenis dan tarifnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128
Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Regulasi ini memberikan dasar hukum atas pungutan negara dalam
berbagai layanan seperti pengukuran tanah, penerbitan sertifikat,
dan pelayanan informasi pertanahan. Dengan adanya regulasi ini,
mekanisme pungutan dalam pelayanan pertanahan tidak hanya sah
secara hukum, tetapi juga transparan, dapat diaudit, dan mendukung
tata kelola pelayanan publik yang akuntabel.

Kerangka pengelolaan PNBP sebagai bagian dari sistem keuangan
negara diatur secara sistemik dalam PP Nomor 58 Tahun 2020. Pasal
5 regulasi ini menyebutkan bahwa pengelolaan PNBP meliputi:
perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.
Keempatnya menjadi instrumen tata kelola berbasis good governance,
menjamin bahwa penerimaan dari luar pajak dikelola secara
transparan, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik.

Pada tahap perencanaan, Pasal 6–7 PP 58/2020 menetapkan
bahwa instansi pengelola wajib menyusun Rencana PNBP yang realistis
dan optimal, yang mencakup target dan/atau pagu penggunaan, dan
disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dilakukan penelaahan
dan penetapan. Rencana tersebut terintegrasi dalam siklus
penganggaran APBN dan menjadi bagian dari validitas fiskal makro.
Penetapan ini bukan formalitas administratif, melainkan bagian dari
proses penyelarasan antara kebijakan sektoral dan fiskal nasional,
serta sebagai kontrol terhadap potensi fiskal yang ada di unit-unit
teknis. Sebagai contoh, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
menetapkan target PNBP tahun 2025 sebesar Rp3,2 triliun. Target ini
tidak hanya mencerminkan estimasi potensi penerimaan dari layanan
pertanahan, tetapi juga menjadi parameter awal dalam penghitungan
kapasitas belanja yang dapat diusulkan melalui RKA secara akuntabel
dan sesuai dengan kebijakan fiskal negara.