Page 169 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

148 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

tertentu, Menteri Keuangan dapat menetapkan pengaturan tersendiri
terhadap penggunaan dana PNBP jenis tertentu yang dinilai strategis,
sesuai Pasal 57 PP 58/2020. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas
fiskal, namun dalam bingkai koordinasi pusat yang terkendali agar
tidak menimbulkan fragmentasi fiskal (fiscal fragmentation) yang
kontraproduktif terhadap disiplin fiskal makro.
Dalam konteks penganggaran berbasis kinerja, penggunaan PNBP
wajib mengacu pada Standar Biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 47
s.d. 53 PMK Nomor 62 Tahun 2023, yang terdiri atas: Standar Biaya
Masukan (SBM), Standar Biaya Keluaran (SBK), dan Standar Struktur
Biaya (SSB). Ketiga standar ini berfungsi sebagai instrumen normatif
untuk memastikan bahwa belanja negara yang bersumber dari PNBP
sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan keterukuran kinerja.
Hal ini menguatkan prinsip money follows function and performance,
di mana alokasi anggaran harus didasarkan pada keluaran yang jelas
dan terukur, bukan semata pada ketersediaan dana.

Berbeda dengan PNBP yang dikelola oleh kementerian/lembaga
(K/L) pada umumnya yang harus disetor penuh ke Rekening Kas
Umum Negara dan hanya dapat digunakan kembali setelah mendapat
persetujuan Menteri Keuangan, PNBP yang diperoleh oleh Badan
Layanan Umum (BLU) memiliki karakteristik pengelolaan yang
lebih fleksibel dan otonom. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2018, pendapatan yang diperoleh BLU dikategorikan
sebagai PNBP, namun dapat digunakan langsung untuk membiayai
belanja operasional dan pelayanan publik yang menjadi tugas
BLU tersebut, tanpa harus melalui mekanisme persetujuan pagu
penggunaan sebagaimana berlaku pada instansi non-BLU. Skema
ini dimaksudkan untuk memperkuat prinsip kemandirian fiskal dan
efisiensi pelayanan publik yang diselenggarakan secara nirlaba oleh
BLU, dengan tetap mengacu pada ketentuan khusus dalam regulasi
pengelolaan keuangan BLU, seperti diatur dalam PP 23/2005 jo. PP
74/2012 dan regulasi teknis turunannya.
Dengan seluruh kerangka tersebut, PNBP menjadi pengeja-
wantahan prinsip pengelolaan fiskal yang berkelanjutan, yang