Page 168 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN II 147
Penganggaran

Selanjutnya, fase pelaksanaan sebagaimana diuraikan dalam
Pasal 15 PP 58/2020 meliputi enam aspek penting: penentuan PNBP
terutang, pemungutan, pembayaran dan penyetoran, pengelolaan
piutang, penagihan, serta penggunaan dana. Ini mencerminkan
disiplin anggaran (budgetary discipline) dan prinsip transparansi
fiskal yang ketat, di mana setiap pungutan harus sah secara hukum,
akurat dalam pencatatan, dan sesuai dengan prinsip efisiensi dan
akuntabilitas publik. Bahkan, dalam hal pengelolaan piutang dan
pelaporan, instansi teknis dituntut untuk menyelenggarakan sistem
informasi yang memadai dan terintegrasi dengan sistem APBN.

Meskipun PNBP dikelola oleh instansi penghasil, mekanisme
penggunaannya tunduk pada prinsip kontrol fiskal pusat. Pasal 53–
57 PP 58/2020 menyatakan bahwa instansi pengelola hanya dapat
menggunakan dana PNBP setelah memperoleh persetujuan dari
Menteri Keuangan, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan
negara, arah kebijakan fiskal, dan urgensi kebutuhan. Persetujuan ini
menjadi dasar pengajuan pagu penggunaan dalam Rencana PNBP dan
proses penyusunan RKA. Bahkan, Menteri Keuangan dapat meninjau
kembali persetujuan tersebut secara periodik sebagai bentuk kontrol
dinamis terhadap perubahan fiskal. Mekanisme ini mencerminkan
prinsip controlled discretion dalam tata kelola fiskal modern, yang
memberikan keleluasaan terbatas namun tetap dalam kerangka
kontrol dan koordinasi nasional yang kuat. Sebagai ilustrasi, meskipun
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN memperoleh persetujuan
prinsip untuk menggunakan maksimal 85,54% dari total penerimaan
PNBP dari layanan pertanahan, dalam praktiknya, besaran pagu
indikatif yang diberikan sering kali lebih kecil. Contohnya, pada
tahun 2025, pagu penggunaan PNBP yang diberikan hanya sekitar
Rp1,9 triliun dari yang seharusnya sekitar Rp2,7 triliun dengan potensi
penerimaan sekitar 3,2 triliun. Hal ini menegaskan bahwa alokasi
anggaran, sekalipun berasal dari sumber penerimaan mandiri, tetap
diatur secara ketat dalam kerangka pengendalian fiskal negara.

Untuk menjamin integritas fiskal, PNBP tetap disetor penuh ke
RKUN sebelum dapat digunakan kembali. Bahkan, dalam kondisi