Page 163 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAB IV.

SUMBER DANA

DALAM PENGANGGARAN

Dalam arsitektur penganggaran negara, sumber dana merupakan
fundamen yang bersifat determinatif terhadap dimensi fiskal,
ruang kebijakan, serta legitimasi belanja publik. Setiap rupiah yang
dialokasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/
Lembaga (K/L) harus bersandar pada sumber pendanaan yang sah,
terukur, dan tercatat secara akuntabel dalam sistem keuangan negara.
Penganggaran tidaklah berdiri dalam kevakuman sumber daya;
melainkan berkelindan erat dengan keragaman instrumen pendanaan
yang memiliki karakteristik yuridis dan teknokratik berbeda. Oleh
karena itu, pemahaman atas berbagai jenis sumber dana, baik yang
bersifat budgetary seperti Rupiah Murni dan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP), maupun non-budgetary seperti Hibah, Pinjaman,
dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), menjadi keniscayaan bagi
aktor penganggaran di sektor publik.

Pengaturan tentang sumber dana dalam penganggaran diatur
secara normatif dalam berbagai regulasi yang telah Anda unggah,
terutama dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun
2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan
PMK Nomor 107 Tahun 2024. Dalam pasal-pasal kunci peraturan
tersebut, ditegaskan bahwa pengalokasian anggaran dalam Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) maupun