Page 159 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 159

138    MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
                   Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

            honorarium ketua tim pelaksana misalnya kegiatan Gugus Tugas
            Reforma Agraria ditetapkan sebesar Rp400.000 sebagai batas tertinggi.
            Sementara itu, untuk komponen seperti tiket pesawat, pelampauan
            nilai  dimungkinkan berdasarkan prinsip  at cost, selama  terdapat
            ketersediaan anggaran dan dokumentasi yang memadai.
                Selanjutnya, Standar Biaya Keluaran (SBK) mencerminkan
            estimasi biaya total yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit
            keluaran (output) dari suatu kegiatan. SBK dibagi menjadi dua: SBK
            Umum  (SBKU)  yang  disusun  oleh  Direktorat  Jenderal  Anggaran
            untuk beberapa K/L, dan SBK Khusus (SBKK) yang disusun oleh K/L
            tertentu. SBK memberikan pedoman baku mengenai total kebutuhan
            biaya dari awal sampai akhir proses untuk menghasilkan output yang
            telah ditentukan, sehingga SBK  menjadi  cerminan dari  unit  cost
            dalam kerangka anggaran berbasis kinerja. SBK juga berlaku sebagai
            batas tertinggi dalam perencanaan anggaran, namun dalam kondisi
            tertentu, dalam pelaksanaan anggaran pelampauan dapat dilakukan
            dengan persetujuan Menteri Keuangan. Contoh SBK dalam konteks
            program  strategis  dapat  dilihat  pada  Peraturan  Menteri  Keuangan
            Nomor 92 Tahun 2024, yang menetapkan biaya penerbitan Sertipikat
            Hak Atas Tanah (SHAT)  PTSL ASN Kategori 1 sebesar Rp258.000
            per sertipikat. Penting dicatat bahwa regulasi SBM dan SBK bersifat
            dinamis, dan selalu diperbarui setiap tahun sesuai dengan kebutuhan
            dan perkembangan fiskal nasional.

                Dalam penyusunan SBK maupun komponen keluaran lainnya,
            kementerian/lembaga wajib mengacu pada SBM yang telah ditetapkan
            dan juga memperhatikan standar satuan biaya dari lembaga teknis
            yang  berwenang.  Misalnya,  untuk  menentukan  biaya  konstruksi,
            rincian biaya harus  mengacu pada keputusan dari lembaga yang
            menangani urusan konstruksi. Apabila acuan resmi tidak tersedia,
            maka estimasi biaya  dilakukan berdasarkan  harga pasar  dengan
            metode pembandingan dari beberapa penyedia barang/jasa serupa di
            lokasi berbeda. Sebagai contoh, untuk menentukan harga satu rim
            kertas, dapat digunakan harga rata-rata dari tiga toko berbeda sebagai
            acuan logis.
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164