Page 155 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

134 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

RO memiliki target fisik dan keuangan yang spesifik dan digunakan
sebagai basis dalam penyusunan perjanjian kinerja, pengendalian
internal, serta evaluasi anggaran. KRO dan RO secara bersama-sama
menciptakan kerangka granularisasi pengeluaran negara, memastikan
bahwa pengeluaran tidak bersifat generik, tetapi benar-benar
diarahkan pada tujuan terukur yang dapat dipantau pelaksanaannya.
Struktur ini berlanjut pada unit yang lebih kecil, yaitu komponen.
Komponen dalam RKA merupakan rincian aktivitas spesifik atau item
kegiatan yang dikaitkan langsung dengan kebutuhan belanja, seperti
biaya pelatihan, jasa konsultan, pengadaan peralatan, pembangunan
fisik, dan lainnya. Komponen menjadi satuan hitung teknis dalam
menghitung anggaran dan menyusun RAB (Rencana Anggaran
Biaya). Ia berfungsi sebagai satuan pelaksana mikro dan menjadi
target satuan kerja dalam mengimplementasikan kegiatan.

Unit paling rinci dalam struktur ini adalah akun, yaitu satuan
pencatatan keuangan yang dikodifikasikan dalam Bagan Akun
Standar (BAS). Akun mencerminkan jenis transaksi yang dilakukan,
diklasifikasikan dalam kode tertentu berdasarkan sifat belanja
seperti belanja pegawai, barang, modal, atau bantuan sosial. Setiap
akun memiliki kodefikasi yang terdiri dari beberapa segmen, seperti
kode jenis belanja, objek, rincian objek, dan subrincian objek. Akun
menjadi dasar dalam pelaksanaan transaksi anggaran, pencatatan
akuntansi, dan pelaporan realisasi anggaran serta audit oleh Badan
Pemeriksa Keuangan.
Penataan strukturdari program hinggaakun ini memiliki implikasi
paradigmatik dalam pengelolaan fiskal negara. Ia menciptakan jalur
logis yang menghubungkan antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan evaluasi. Kejelasan struktur ini memungkinkan
penelusuran alokasi anggaran hingga ke unit terkecil, yang sangat
vital dalam konteks keterbukaan informasi publik dan tata kelola
keuangan negara yang transparan.
Dalam konteks regulatif, struktur ini diatur secara eksplisit dalam
PMK Nomor 62 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa penyusunan