Page 151 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

130 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

PMK 102 Tahun 2018. Dalam konteks pengendalian fiskal, BA-BUN
berfungsi sebagai katup pengaman fiskal (fiscal buffer), yang fleksibel
dalam menjawab dinamika kebijakan makro dan risiko eksternal.

Dengan demikian, pemahaman terhadap klasifikasi antara BA-
K/L dan BA-BUN tidak sekadar penting untuk teknisi anggaran, tetapi
juga strategis dalam konteks fiscal accountability, karena menegaskan
locus tanggung jawab kelembagaan dan membuka ruang evaluasi
efektivitas masing-masing bagian anggaran dalam mencapai outcome
pembangunan nasional.

3.3. Jenis Belanja: Belanja Pegawai, Barang, Modal, Bansos, dan
Lain-lain
Dalam struktur penganggaran negara yang modern, klasifikasi
jenis belanja tidak hanya berfungsi sebagai sistem teknis penyusunan
anggaran, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memastikan
efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Jenis
belanja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 PMK Nomor 62 Tahun
2023, merupakan klasifikasi penting dalam segmentasi anggaran,
yang secara substansial menggambarkan peruntukan dan sifat
penggunaan dana yang melekat pada kegiatan pemerintahan. Jenis
belanja ini menjadi salah satu komponen dari Klasifikasi Anggaran,
sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d angka 3
regulasi yang sama.

Struktur jenis belanja dibedakan secara eksplisit antara belanja
pada Kementerian/Lembaga (BA-K/L) dan belanja pada Bendahara
Umum Negara (BA-BUN). Pada bagian anggaran K/L, jenis belanja
terbagi menjadi empat kategori utama: Belanja Pegawai, Belanja
Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial. Masing-
masing jenis ini memiliki karakteristik dan logika penggunaan yang
berbeda, serta tunduk pada prinsip penganggaran berbasis kinerja
dan kaidah keuangan negara.

Belanja Pegawai mencakup seluruh pengeluaran yang terkait
dengan kompensasi pegawai, baik gaji pokok, tunjangan kinerja,
honorarium, maupun tunjangan lain yang sah. Jenis belanja ini