Page 150 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN II 129
Penganggaran

3.2. Bagian Anggaran: Kementerian/Lembaga dan Bendahara
Umum Negara (BA-K/L dan BA-BUN)
Salah satu unsur paling fundamental dalam struktur APBN
adalah pengelompokan alokasi belanja negara ke dalam Bagian
Anggaran (BA), yang mencerminkan tanggung jawab kelembagaan
atas pelaksanaan anggaran. Dalam nomenklatur fiskal Indonesia,
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja negara terbagi atas
belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah
pusat kemudian disusun dalam Bagian Anggaran Kementerian/
Lembaga (BA-K/L) dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
(BA-BUN). Konstruksi ini merepresentasikan peran kelembagaan dan
sekaligus skema fungsi fiskal antara operasional kelembagaan dan
pengelolaan fiskal strategis nasional.

BA-K/L adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada masing-
masing Kementerian atau Lembaga pemerintah nonkementerian
untuk mendanai program, kegiatan, dan output yang menjadi
kewenangan sektoral mereka. Dokumen RKA-K/L dan selanjutnya
DIPA disusun berdasarkan bagian anggaran ini. Dalam regulasi teknis,
seperti PMK Nomor 62 Tahun 2023 jo. PMK Nomor 107 Tahun 2024,
bagian anggaran K/L menjadi instrumen sentral dalam pengendalian
anggaran dan pelaksanaan kegiatan. BA-K/L mencerminkan prinsip
desentralisasi administratif dalam kerangka pengelolaan APBN, di
mana setiap K/L bertanggung jawab penuh terhadap capaian kinerja
yang tertera dalam RKA-nya.

Sementara itu, BA-BUN mengacu pada bagian anggaran yang
dikelola langsung oleh Bendahara Umum Negara, yaitu Menteri
Keuangan, yang tidak melekat pada satu K/L tertentu. BA-BUN
mencakup belanja strategis dan lintas sektoral, seperti pembayaran
bunga utang, subsidi energi, belanja cadangan, pengeluaran
pembiayaan, serta belanja lainnya yang tidak dapat didistribusikan
langsung ke satu entitas kelembagaan. Secara normatif, BA-BUN
dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023
dan dijabarkan lebih lanjut dalam sistem klasifikasi anggaran oleh