Page 152 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN II 131
Penganggaran

memiliki dimensi regulatif yang ketat karena menyangkut hak
pegawai dan dikendalikan melalui ketentuan kepegawaian serta
norma standar biaya. Belanja Barang dan Jasa, di sisi lain, diarahkan
untuk mendukung kelangsungan operasional instansi pemerintah,
seperti belanja alat tulis kantor, biaya perjalanan dinas, sewa gedung,
hingga pengadaan jasa teknis lainnya misalnya jasa lainnya dalam
pengukuran dan pemetaan bidang tanah PTSL oleh penyedia. Belanja
ini sering menjadi locus dari efisiensi belanja publik, terutama dalam
konteks reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan pemerintah.

Belanja Modal dikhususkan untuk pengeluaran yang menghasilkan
aset tetap atau barang milik negara dengan manfaat lebih dari satu
tahun anggaran, seperti pembangunan gedung, pengadaan peralatan,
atau infrastruktur publik. Penganggaran pada jenis ini harus tunduk
pada prinsip nilai manfaat jangka panjang dan ketepatan perencanaan
teknis, misalnya pembelian Drone atau GPS. Sementara itu, Belanja
Bantuan Sosial diperuntukkan bagi pemberian transfer yang bersifat
nonpermanen kepada individu atau kelompok masyarakat dalam rangka
mendukung perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
Belanja ini harus dilakukan berdasarkan kriteria penerima yang jelas
dan mekanisme pertanggungjawaban yang transparan.
Pada bagian anggaran BUN, ragam jenis belanja lebih kompleks
dan strategis, mencerminkan peran BUN sebagai pengelola fiskal
nasional. Selain mencakup Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, dan
Bantuan Sosial, BA-BUN juga meliputi belanja pembayaran kewajiban
utang, baik pokok maupun bunga; belanja subsidi, seperti subsidi
energi dan pangan; serta belanja hibah, baik ke dalam maupun luar
negeri. Di luar itu, terdapat belanja lain-lain yang bersifat kontingensi
atau tidak rutin, serta transfer ke daerah, yang menjadi komponen
penting dalam hubungan keuangan pusat-daerah.

Secara administratif, semua jenis belanja dan transfer ke daerah
tersebut dikodifikasikan dalam Bagan Akun Standar (BAS) yang
diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. BAS
menjadi basis nomenklatur fiskal yang memungkinkan identifikasi,
pelacakan, dan pelaporan keuangan negara secara konsisten dan