Page 156 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN II 135
Penganggaran

anggaran harus mengacu pada output, KRO, RO, komponen, dan
akun yang sah dan sesuai dengan standar nasional. Selain itu, rincian
akun wajib merujuk pada Bagan Akun Standar yang ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan, dan penggunaannya bersifat imperatif.
Artinya, setiap penyimpangan terhadap struktur ini tidak hanya
melanggar prinsip administrasi fiskal, tetapi juga berpotensi
menimbulkan temuan hukum dan sanksi akuntabilitas.
Dengan demikian, struktur program, kegiatan, output, KRO, RO,
komponen, dan akun dalam RKA merupakan fondasi teknokratik dari
sistem penganggaran negara. Ia bukan semata kerangka administratif,
melainkan representasi konkret dari fiscal discipline, value for money,
dan performance orientation yang menjadi prinsip fundamental
dalam pengelolaan keuangan negara kontemporer. Penyusunan dan
implementasinya harus dijalankan dengan presisi dan konsistensi
untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara
membawa dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

Sebagai ilustrasi konkret mengenai penerapan struktur anggaran
yang berjenjang dalam dokumen RKA-K/L, dapat dikaji contoh kode
anggaran berikut: 05.05.056.01.CS.6416.QAA.U05.054.521811. Setiap
segmen kode ini mewakili satu lapisan dalam sistem klasifikasi
anggaran negara yang terstandarisasi, mulai dari fungsi pemerintahan
hingga jenis akun anggaran. Pembacaan kode ini secara sistematis
mengungkap struktur logis penyusunan anggaran yang berbasis
fungsi, kinerja, dan akuntabilitas.
Secara berturut-turut, kode tersebut dapat dijabarkan sebagai
berikut: Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup (05), yang
mencerminkan orientasi tematik belanja negara; Subfungsi Tata
Ruang dan Pertanahan (05), yang menunjukkan bidang spesifik
di bawah fungsi utama; Bagian Anggaran Kementerian ATR/BPN
(056), sebagai instansi pelaksana program; Program Pengelolaan dan
Pelayanan Pertanahan (CS), sebagai kerangka kebijakan sektoral; dan
Kegiatan Pendaftaran Tanah dan Ruang (6416), yang mencerminkan
operasionalisasi program.