Page 161 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

140 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

sekadar instrumen administratif, melainkan fondasi epistemik dalam
rekonstruksi paradigma penganggaran modern yang berbasis capaian.
Penyusunan SBM sendiri melibatkan metodologi kuantitatif yang
cukup kompleks, seperti pendekatan evaluasi pekerjaan berbasis point
factor, metode pembandingan (benchmarking), survei harga pasar,
penghitungan lembur, dan pendekatan biaya pengganti (replacement
cost). Metodologi ini menegaskan bahwa penetapan standar biaya
bukan sekadar estimasi statis, melainkan produk teknokratis dari
proses evaluasi ekonomi dan kebijakan publik.

Selain sebagai instrumen perhitungan anggaran, standar biaya
juga berperan sebagai mekanisme pengendalian internal dalam
pelaksanaan anggaran. Ketentuan dalam Pasal 49–50 PMK 62/2023
mengatur kondisi di mana satuan biaya dapat melebihi standar
yang telah ditetapkan, termasuk honorarium bagi pejabat negara
atau ASN atas pelaksanaan tugas tambahan yang bersifat strategis
dan membutuhkan justifikasi khusus. Prosedur pengusulan
pelampauan biaya dilakukan secara ketat dan harus disertai kajian
komprehensif yang mencakup dasar hukum, justifikasi kebutuhan,
waktu penerapan, dan dampak anggarannya. Dalam konteks Badan
Layanan Umum (BLU), pemimpin Satker memiliki kewenangan
untuk menetapkan standar biaya dalam penyusunan Rencana Bisnis
dan Anggaran (RBA), khususnya untuk kegiatan yang bersumber dari
PNBP. Namun demikian, pengeluaran yang menambah penghasilan
atau fasilitas tetap harus mendapatkan persetujuan dari Menteri
Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3)–(5).

Hubungan antara standar biaya dan pendekatan anggaran
berbasis kinerja sangat inheren dan tak terpisahkan. Tanpa kerangka
standar biaya yang objektif, pengukuran efisiensi dan efektivitas
output menjadi ilusi semata. Standar biaya menjadi basis rasional
dalam menetapkan unit cost, merancang struktur kegiatan, dan
memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan menghasilkan
manfaat publik yang maksimal. Dalam bahasa teknokratik, standar
biaya adalah instrumentum regulativum yang menjamin kohesi antara
belanja negara dan output pembangunan. Akhirnya, dalam kerangka