Page 158 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN II 137
Penganggaran

3.5. Standar Biaya dan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Dalam ekosistem penganggaran negara modern, praktik
penyusunan anggaran tidak lagi dapat bersandar pada pendekatan
tradisional yang semata-mata bersifat inkremental dan administratif.
Pemerintah Indonesia, melalui berbagai reformasi fiskal, telah
mengarahkan sistem anggaran menuju pendekatan Performance-
Based Budgeting (PBB) atau penganggaran berbasis kinerja, yang
menekankan hubungan kausal antara input, output, dan outcome
dari program pemerintah. Salah satu instrumen fundamental yang
menopang pendekatan ini adalah kehadiran standar biaya yang
baku dan rasional. Standar biaya berfungsi sebagai referensi obyektif
dalam perhitungan kebutuhan anggaran yang efisien, efektif, dan
terukur, sekaligus menjadi fiscal control device terhadap potensi
inflasi anggaran (budgetary inflation) akibat estimasi berlebih atau
pemborosan.

Menurut ketentuan Pasal 47 PMK Nomor 62 Tahun 2023, Standar
Biaya dibedakan menjadi tiga kategori utama, yaitu: Standar Biaya
Masukan (SBM), Standar Biaya Keluaran (SBK), dan Standar Struktur
Biaya (SSB). Ketiganya membentuk sistem klasifikasi normatif yang
bertujuan untuk mengarahkan setiap satuan kerja kementerian/
lembaga (Satker K/L) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) secara lebih akuntabel, transparan, dan berbasis kebutuhan
riil. Standar Biaya Masukan (SBM) adalah standar biaya yang
digunakan sebagai masukan (input) untuk menyusun rincian biaya
dalam suatu Keluaran. SBM merupakan parameter biaya satuan
atas jenis belanja tertentu seperti honorarium, fasilitas, perjalanan
dinas, pemeliharaan, barang dan jasa, serta bantuan. SBM berlaku
untuk beberapa atau seluruh K/L, dan dalam kasus tertentu dapat
diberlakukan secara spesifik pada satu K/L dengan justifikasi teknis
seperti lokasi terpencil atau kekhususan tugas pelayanan publik. SBM
bersifat batas tertinggi (maximum ceiling), meskipun dapat dilampaui
dalam pelaksanaan anggaran dengan syarat memperhatikan harga
pasar dan prinsip efisiensi. Sebagai contoh, dalam SBM Tahun
Anggaran 2025 sebagaimana diatur dalam PMK No. 39 Tahun 2024,