Page 153 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

132 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

akurat. Melalui sistem klasifikasi ini, setiap pengeluaran negara
dapat ditelusuri berdasarkan objek belanja, sifat penggunaan, serta
keterkaitannya dengan program dan kegiatan tertentu.

Dengan demikian, klasifikasi jenis belanja bukan sekadarkerangka
administratif, melainkan juga refleksi dari pilihan kebijakan fiskal
negara. Di tengah tantangan pengelolaan anggaran yang semakin
kompleks, struktur jenis belanja memungkinkan pemerintah untuk
melaksanakan alokasi berbasis prioritas, mengendalikan kualitas
belanja, serta menjaga integritas fiskal dalam kerangka yang akuntabel
dan transparan. Sebagai instrumen penganggaran strategis, jenis
belanja berfungsi sebagai penopang utama bagi pencapaian output
dan outcome pembangunan nasional yang terukur dan berkelanjutan.

3.4. Program, Kegiatan, Output, KRO, RO, Komponen, dan Akun
dalam RKA
Struktur anggaran negara dalam dokumen Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) bukan semata
mencerminkan besaran alokasi dana, melainkan membentuk suatu
sistematika manajerial yang kompleks, berjenjang, dan berbasis
kinerja. Dalam kerangka penganggaran modern, struktur ini berfungsi
sebagai “peta jalan” implementasi fiskal, yang menghubungkan
sumber daya publik dengan sasaran pembangunan nasional melalui
jenjang programatik yang terukur—dari program, kegiatan, hingga
akun sebagai unit fiskal terkecil. Fungsi strategis struktur anggaran ini
terletak pada kemampuannya menjembatani kebijakan fiskal makro
dengan pelaksanaan teknis anggaran di level satuan kerja. Setiap
lapisan dalam struktur anggaran saling berkaitan dalam satu rantai
logis untuk memastikan bahwa setiap belanja negara bersifat result-
oriented dan berdampak nyata. Oleh karena itu, pemahaman terhadap
susunan ini menjadi penting bagi upaya membangun transparansi
fiskal, akuntabilitas birokrasi, serta efektivitas pelaksanaan anggaran.
Dalam nomenklatur penganggaran sebagaimana dijabarkan dalam
Pasal 14 PMK Nomor 62 Tahun 2023 jo. PMK Nomor 107 Tahun 2024,
struktur anggaran terdiri atas unsur-unsur: program, kegiatan, output,