Page 148 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN II 127
Penganggaran

yang efisien, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemahaman
terhadap struktur ini menjadi penting bagi siapa pun yang terlibat
dalam pengelolaan keuangan negara, karena dari sinilah proses eksekusi
anggaran memperoleh legitimasi formal dan arah implementatif yang
jelas dalam kerangka manajemen keuangan publik nasional.

3.1. Struktur APBN: Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
merupakan kerangka dasar pengelolaan fiskal nasional yang
mencerminkan kebijakan makroekonomi, prioritas pembangunan,
serta strategi pembiayaan negara dalam satu tahun anggaran. Dalam
perspektif yuridis, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara secara eksplisit menetapkan bahwa struktur
APBN terdiri atas pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan
anggaran. Struktur ini tidak hanya merefleksikan bentuk akuntansi
publik, melainkan menjadi instrumen konstitusional dalam distribusi
fiskal, stabilisasi ekonomi, dan alokasi sumber daya nasional.
Pertama, pendapatan negara meliputi seluruh penerimaan
pemerintah pusat yang berasal dari pajak, penerimaan negara bukan
pajak (PNBP), dan hibah. Penerimaan perpajakan, sebagai sumber
dominan dalam struktur pendapatan, meliputi pajak dalam negeri dan
pajak perdagangan internasional, yang menjadi indikator kemandirian
fiskal dan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, PNBP bersumber
dari berbagai aktivitas seperti pemanfaatan sumber daya alam, jasa
pelayanan pemerintah, serta hasil pengelolaan kekayaan negara yang
dipisahkan. Hibah, meskipun bersifat minor, tetap memiliki peran
dalam mendukung program-program tertentu, terutama di bidang
kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan. Ketentuan lebih
lanjut tentang pengelolaan pendapatan negara tercantum dalam
peraturan pelaksana, termasuk Peraturan Pemerintah dan regulasi
sektoral dari kementerian teknis.
Kedua, belanja negara merupakan penggunaan sumber daya
keuangan negara untuk membiayai aktivitas pemerintah dalam rangka
mencapai tujuan konstitusional. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU