Page 144 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN II 123
Penganggaran

2.5. Klasifikasi Anggaran: Organisasi, Fungsi, Jenis Belanja, dan
Pembiayaan
Salah satu fondasi teknis yang menopang keakuratan dan
akuntabilitas penganggaran negara adalah sistem klasifikasi anggaran.
Klasifikasi ini bukan hanya nomenklatur administratif, melainkan
suatu konstruksi konseptual yang merefleksikan struktur, arah, dan
sifat belanja negara secara sistematis. Di dalam sistem penganggaran
berbasis kinerja seperti yang dianut dalam kerangka APBN Indonesia,
klasifikasi anggaran berperan sentral dalam menjamin transparansi
fiskal, efisiensi distribusi sumber daya, serta konsistensi antara
rencana dan realisasi anggaran. Ketentuan mengenai klasifikasi
anggaran secara resmi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) Nomor 102 Tahun 2018, yang menetapkan empat dimensi
utama klasifikasi: klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi, klasifikasi
jenis belanja, dan klasifikasi pembiayaan.

Pertama, Klasifikasi organisasi merupakan elemen fundamental
dalam sistem penganggaran negara yang berfungsi untuk
mengidentifikasi dan mengelompokkan unit pelaksana anggaran
berdasarkan struktur kelembagaan pengelola APBN. Dalam
kerangka ini, organisasi diklasifikasikan menurut tiga level utama,
yaitu kode Kementerian Negara/Lembaga (K/L), unit organisasi
(umumnya setingkat eselon I), dan satuan kerja (satker). Tujuan
utama dari klasifikasi ini adalah untuk menetapkan secara tegas
otoritas pelaksana anggaran, mempermudah proses monitoring dan
pengendalian internal, serta mendukung audit dan akuntabilitas
publik yang tertelusur secara administratif.

Sebagai ilustrasi, dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), program dukungan
manajemen akan dikaitkan secara eksplisit dengan unit eselon I yang
relevan dan dilaksanakan oleh satuan kerja di tingkat daerah. Contoh
konkret adalah kode organisasi “056.01.WA.022209”, yang secara
berturut-turut merepresentasikan: kode Kementerian ATR/BPN (056),
unit organisasi Sekretariat Jenderal (01), kode program Dukungan
Manajemen (WA), serta kode satuan kerja Kantor Pertanahan