Page 145 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

124 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten Pangandaran (022209). Melalui sistem klasifikasi hierarkis
ini, seluruh alokasi dan realisasi anggaran dapat dipetakan secara
sistematis dan terstruktur berdasarkan tanggung jawab kelembagaan,
sehingga mendukung prinsip transparansi, efisiensi, dan efektivitas
dalam tata kelola keuangan negara.
Kedua, klasifikasi fungsi memberikan dimensi tematik terhadap
belanja negara dengan menjawab pertanyaan untuk apa dan dalam
rangka memenuhi fungsi pemerintahan apa suatu alokasi anggaran
dilakukan. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) Nomor 102 Tahun 2018, fungsi belanja diklasifikasikan ke
dalam dua tingkatan, yaitu fungsi dan subfungsi. Terdapat sebelas
fungsi utama dalam sistem ini, antara lain: fungsi pelayanan umum,
pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup,
serta perlindungan sosial. Subfungsi, di sisi lain, menguraikan
cakupan fungsi tersebut secara lebih spesifik sehingga memudahkan
pemetaan dan analisis kebijakan fiskal yang lebih terfokus.

Klasifikasi ini memiliki arti strategis dalam konteks pengukuran
efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran negara, karena
memungkinkan pemerintah untuk melihat seberapa besar perhatian
fiskal diarahkan pada bidang-bidang pembangunan tertentu—
seperti pendidikan, kesehatan, atau pengurangan kemiskinan. Dalam
konteks ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN) diklasifikasikan ke dalam fungsi Perlindungan
Lingkungan Hidup (kode 05) dan secara lebih spesifik pada subfungsi
05.05, yaitu Tata Ruang dan Pertanahan. Penempatan ini menegaskan
bahwa seluruh program dan kegiatan Kementerian ATR/BPN
diarahkan untuk mendukung fungsi negara dalam pengelolaan ruang
dan pertanahan yang berkelanjutan, adil, dan terintegrasi dengan
perlindungan lingkungan hidup.

Ketiga, klasifikasi jenis belanja mengacu pada sifat ekonomi dari
pengeluaran yang dilakukan negara. PMK 102/2018 membaginya ke
dalam kelompok belanja pegawai, belanja barang, belanja modal,
belanja bantuan sosial, dan belanja lainnya yang disesuaikan
dengan standar akuntansi pemerintah. Klasifikasi jenis belanja