Page 142 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN II 121
Penganggaran

Setelah Kementerian/Lembaga menyusun RKA-K/L berdasarkan
pagu anggaran dan alokasi yang ditetapkan, dilakukan proses
penelitian yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan atau Unit
Perencanaan internal masing-masing K/L. Penelitian ini bukan
sekadar pemeriksaan administratif, melainkan merupakan bentuk
validasi internal terhadap kualitas dokumen RKA yang telah disusun.
Dalam praktiknya, penelitian dilakukan melalui verifikasi atas
kelengkapan dokumen pendukung, keakuratan isian program dan
kegiatan, serta kesesuaian terhadap norma dan kaidah penganggaran
yang berlaku, termasuk penerapan prinsip penganggaran berbasis
kinerja dan keterpaduan dengan perencanaan.

Hasil penelitian oleh unit perencanaan kemudian disampaikan
kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan
K/L yang bersangkutan untuk dilakukan reviu. Reviu yang dilakukan
oleh APIP bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas (limited
assurance) terhadap kepatuhan penerapan kaidah penganggaran dan
memastikan bahwa dokumen anggaran telah disusun sesuai dengan
prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran.
Reviu ini bersifat sistematis, menggunakan instrumen pengawasan
internal, dan dilakukan pada tahap pra-penelaahan agar menjadi
dasar perbaikan sebelum masuk ke tahapan lintas kementerian.

Baik proses penelitian oleh unit perencanaan maupun reviu
oleh APIP dapat dilakukan secara bersamaan agar lebih efisien. Hasil
dari kedua proses tersebut kemudian disampaikan kembali kepada
satuan kerja atau unit eselon I terkait untuk dilakukan penyesuaian
atas RKA-K/L yang telah disusun. Hal ini menunjukkan bahwa
mekanisme kontrol mutu dokumen anggaran di internal K/L berjalan
secara berlapis, mulai dari teknokratik perencanaan hingga fungsi
pengawasan internal, sebelum dokumen tersebut masuk ke tahap
koordinasi nasional.

Setelah proses penelitian dan reviu selesai dan RKA telah
disesuaikan, tahapan selanjutnya adalah penelaahan terintegrasi
yang dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan. Penelaahan
ini dilakukan dengan pendekatan dua arah. Di satu sisi, Menteri