Page 137 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

116 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Indikator kinerja digunakan untuk mengukur efektivitas dan
efisiensi program dan kegiatan. Ia mencerminkan apa yang ingin
dicapai oleh kementerian/lembaga dalam suatu tahun anggaran dan
menjadi dasar dalam menetapkan target dan capaian yang harus
dipenuhi. Setiap program dan kegiatan wajib memiliki indikator
output (luaran) dan, bila memungkinkan, indikator outcome (hasil),
yang kuantitatif dan realistis.
Sementara itu, evaluasi kinerja menjadi instrumen retrospektif
yang digunakan untuk menilai sejauh mana realisasi anggaran
sebelumnya berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.
Evaluasi ini bukan sekadar penilaian administratif, melainkan proses
penelaahan substantif yang berdampak pada pengalokasian anggaran
tahun berikutnya. Program atau kegiatan yang terbukti tidak efektif
atau tidak mendukung prioritas nasional dapat dieliminasi atau
direstrukturisasi.

Instrumen ketiga, yaitu standar biaya, berfungsi sebagai
batasan normatif dalam penyusunan anggaran, sehingga setiap
usulan anggaran memiliki dasar pembenaran yang objektif dan
dapat dipertanggungjawabkan. Standar biaya ini ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan dan bersifat mengikat. Ia mencakup antara
lain Standar Biaya Masukan (SBM), Standar Biaya Keluaran (SBK),
dan Standar Struktur Biaya (SSB), yang seluruhnya dimaksudkan
untuk menghindari pemborosan anggaran dan menjamin kesetaraan
perlakuan antar unit kerja.
Dengan adanya pendekatan dan instrumen tersebut, penyusunan
RKA menjadi lebih dari sekadar penyusunan angka-angka. Ia
menjelma sebagai proses strategis yang menggambarkan bagaimana
arah kebijakan pemerintah diartikulasikan ke dalam perencanaan
fiskal yang kredibel, akuntabel, dan berorientasi hasil. Sistem ini
juga menciptakan mekanisme kontrol dan evaluasi yang sistemik
dan berbasis data, yang pada gilirannya memperkuat integritas
pengelolaan keuangan negara dalam kerangka good fiscal governance.