Page 136 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN II 115
Penganggaran

RKA bukan hanya menjadi kerangka metodologis, tetapi juga wujud
konkret dari upaya negara untuk membangun sistem penganggaran
yang rasional, akuntabel, dan berbasis hasil.

Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, penyusunan RKA
dilakukan dengan tiga pendekatan utama: penganggaran terpadu,
penganggaran berbasis kinerja, dan kerangka pengeluaran jangka
menengah. Pendekatan penganggaran terpadu menghapus dikotomi
historis antara anggaran rutin dan pembangunan. Semua jenis
belanja, baik operasional, modal, subsidi, maupun belanja sosial,
disusun dalam satu sistem anggaran yang saling terintegrasi dalam
dokumen RKA. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa
setiap rupiah yang dibelanjakan mendukung pencapaian output dan
outcome pembangunan.

Pendekatan kedua, yaitu penganggaran berbasis kinerja,
menempatkan hasil sebagai orientasi utama dalam penyusunan
anggaran. Tidak lagi cukup hanya mencatat alokasi dan realisasi, setiap
program dan kegiatan dalam RKA harus memiliki indikator kinerja
yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi. Pendekatan ini menuntut
kementerian/lembaga untuk tidak hanya menyusun daftar belanja,
tetapi juga menyusun logika kebijakan yang memuat keterkaitan
antara input, proses, output, dan outcome.

Untuk memastikan pendekatantersebut berjalan secarakonsisten,
negara menetapkan instrumen penyusunan RKA yang bersifat wajib
dan normatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran,
Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Instrumen utama tersebut mencakup: indikator kinerja, evaluasi
kinerja, dan standar biaya. Ketiganya menjadi instrumen teknokratik
yang menjamin bahwa penyusunan anggaran tidak bersifat subjektif
atau sektoral, melainkan berbasis data, target kinerja, dan parameter
yang objektif.