Page 135 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 135

114    MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
                   Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

            di mana anggaran negara hanya diberikan kepada program/kegiatan
            yang telah dinyatakan sebagai prioritas nasional dan termuat dalam
            dokumen perencanaan.

                Implikasi  dari  pengaturan  ini  sangat  signifikan.  Pertama,
            kementerian/lembaga dituntut untuk menyusun Renstra dan Renja
            yang tidak  hanya  sesuai  dengan mandat sektoralnya, tetapi juga
            sinkron dengan arah kebijakan nasional. Kedua, setiap kegiatan yang
            dianggarkan dalam RKA harus memiliki justifikasi strategis yang dapat
            ditelusuri ke dalam Renja dan Renstra. Ketiga, sistem pelaporan dan
            evaluasi  kinerja  anggaran (performance-based  budgeting)  bergantung
            pada keterpaduan antara dokumen perencanaan dan penganggaran
            ini, karena indikator kinerja (IKU dan IKK) yang digunakan dalam
            RKA merujuk langsung pada target dan indikator dalam Renja dan
            Renstra.

                Dengan demikian, Renstra K/L dan Renja K/L bukan hanya
            produk birokratis, melainkan  dokumen konstituen  dalam siklus
            anggaran negara yang memiliki kekuatan normatif dan implikasi fiskal
            yang konkret. Tanpa dokumen perencanaan yang valid dan tersusun
            dengan  baik, proses penyusunan  RKA akan kehilangan legitimasi
            teknokratiknya dan rentan terhadap distorsi alokasi anggaran. Oleh
            karena itu, penguatan kapasitas perencanaan strategis kementerian/
            lembaga menjadi elemen vital dalam reformasi manajemen keuangan
            publik yang akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja.

            2.3.  Pendekatan Penyusunan dan Instrumen RKA

                Penyusunan  Rencana Kerja dan Anggaran  Kementerian/
            Lembaga (RKA-K/L) serta  RKA-BUN merupakan jantung  dari
            sistem penganggaran nasional, di mana visi strategis pembangunan
            dijabarkan secara fiskal melalui pendekatan-pendekatan teknokratik
            yang telah ditetapkan  dalam regulasi.  Lebih dari  sekadar proses
            administratif,  penyusunan  RKA  merupakan  arena  artikulatif
            dari  pengambilan keputusan kebijakan fiskal yang kompleks  dan
            berdampak langsung pada efektivitas belanja negara. Dalam konteks
            ini, pendekatan dan instrumen yang digunakan dalam penyusunan
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140