Page 135 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 135
114 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
di mana anggaran negara hanya diberikan kepada program/kegiatan
yang telah dinyatakan sebagai prioritas nasional dan termuat dalam
dokumen perencanaan.
Implikasi dari pengaturan ini sangat signifikan. Pertama,
kementerian/lembaga dituntut untuk menyusun Renstra dan Renja
yang tidak hanya sesuai dengan mandat sektoralnya, tetapi juga
sinkron dengan arah kebijakan nasional. Kedua, setiap kegiatan yang
dianggarkan dalam RKA harus memiliki justifikasi strategis yang dapat
ditelusuri ke dalam Renja dan Renstra. Ketiga, sistem pelaporan dan
evaluasi kinerja anggaran (performance-based budgeting) bergantung
pada keterpaduan antara dokumen perencanaan dan penganggaran
ini, karena indikator kinerja (IKU dan IKK) yang digunakan dalam
RKA merujuk langsung pada target dan indikator dalam Renja dan
Renstra.
Dengan demikian, Renstra K/L dan Renja K/L bukan hanya
produk birokratis, melainkan dokumen konstituen dalam siklus
anggaran negara yang memiliki kekuatan normatif dan implikasi fiskal
yang konkret. Tanpa dokumen perencanaan yang valid dan tersusun
dengan baik, proses penyusunan RKA akan kehilangan legitimasi
teknokratiknya dan rentan terhadap distorsi alokasi anggaran. Oleh
karena itu, penguatan kapasitas perencanaan strategis kementerian/
lembaga menjadi elemen vital dalam reformasi manajemen keuangan
publik yang akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja.
2.3. Pendekatan Penyusunan dan Instrumen RKA
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/
Lembaga (RKA-K/L) serta RKA-BUN merupakan jantung dari
sistem penganggaran nasional, di mana visi strategis pembangunan
dijabarkan secara fiskal melalui pendekatan-pendekatan teknokratik
yang telah ditetapkan dalam regulasi. Lebih dari sekadar proses
administratif, penyusunan RKA merupakan arena artikulatif
dari pengambilan keputusan kebijakan fiskal yang kompleks dan
berdampak langsung pada efektivitas belanja negara. Dalam konteks
ini, pendekatan dan instrumen yang digunakan dalam penyusunan

