Page 130 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAB II.

PENYUSUNAN RENCANA

KERJA DAN ANGGARAN
(RKA)

Dalam sistem pengelolaan keuangan negara, penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan tahap penting yang
menjembatani perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan
fiskal secara konkret. RKA bukan sekadar dokumen administratif,
melainkan artefak kebijakan fiskal yang mengandung dimensi
strategis, legal, dan operasional. Ia menjadi instrumen artikulatif
yang merepresentasikan keputusan-keputusan prioritas negara,
penjabaran target kinerja kementerian/lembaga, serta distribusi
alokasi anggaran yang berbasis pada arah pembangunan nasional. Di
sinilah letak pentingnya RKA sebagai dokumen perencanaan fiskal
sektoral yang tidak hanya bersifat numerik, tetapi juga politis dan
normatif, karena di dalamnya terkandung kehendak negara untuk
menjawab kebutuhan masyarakat secara terukur dan bertanggung
jawab.

Penyusunan RKA diatur dalam kerangka hukum yang kompleks
dan saling terintegrasi. Dasar hukum utamanya adalah Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran, yang menjabarkan tata cara penyusunan RKA
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Rencana Kerja dan Anggaran
Bendahara Umum Negara (RKA-BUN). PP ini menegaskan bahwa
penyusunan RKA harus dilakukan berdasarkan Rencana Strategis
K/L, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta pagu indikatif dan