Page 129 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

108 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

dan mekanisme koordinasi antar aktor dalam penyusunan anggaran,
serta menekankan prinsip money follow program sebagai paradigma
baru yang mendorong efektivitas alokasi anggaran.

Sementara itu, PP No. 6 Tahun 2023 merupakan pengaturan
teknis yang berfokus pada mekanisme penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) oleh kementerian/lembaga dan Bendahara
Umum Negara (BUN). Pasal 3 menyatakan bahwa penyusunan
RKA harus mengacu pada prioritas nasional, pagu indikatif, serta
mempertimbangkan evaluasi tahun sebelumnya. PP ini memberikan
struktur yang operasional bagi instansi pemerintah untuk menyusun
dokumen anggaran secara sistematis, terintegrasi, dan berbasis
kinerja. Dalam hal ini, PP 6/2023 menjadi jembatan antara regulasi
konseptual dan pelaksanaan teknis penganggaran di tingkat unit
kerja.

Dengan demikian, ketiga regulasi ini saling melengkapi dalam
membentuk arsitektur hukum penganggaran negara: UU 17/2003
sebagai dasar filosofis dan yuridis, PP 17/2017 sebagai pengatur
keterpaduan proses, dan PP 6/2023 sebagai panduan teknis
operasional. Sinergi ketiganya menjadi jaminan normatif agar
sistem penganggaran nasional tidak semata-mata legalistik, tetapi
juga strategis, adaptif, dan relevan dalam menghadapi tantangan
pembangunan yang dinamis.