Page 124 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN II 103
Penganggaran

kinerja dan target capaian. Inilah yang menjadi dasar lahirnya
klasifikasi anggaran yang kompleks sebagaimana diatur dalam PMK
Nomor 102 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Anggaran, yang menyusun
penganggaran berdasarkan klasifikasi organisasi, fungsi, jenis belanja,
sumber dana, serta pembiayaan. Klasifikasi ini tidak hanya berfungsi
sebagai sistem kategorisasi fiskal, tetapi juga sebagai alat kontrol
substantif terhadap rasionalitas pengeluaran negara.
Implementasi prinsip money follow program dan performance-
based budgeting memiliki implikasi strategis yang tidak ringan.
Kementerian/lembagadituntut untuk memiliki kapasitasperencanaan
yang adaptif, sistem pelaporan kinerja yang kredibel, serta mekanisme
evaluasi yang berbasis data dan bukti (evidence-based policy making).
Secara kelembagaan, ini juga menuntut integrasi sistem informasi
perencanaan dan penganggaran sebagaimana digariskan dalam Pasal
2 huruf i PP No. 17 Tahun 2017, yang menyebut sistem informasi sebagai
elemen penting dalam mewujudkan keterpaduan dan transparansi
fiskal.

Dengan demikian, prinsip money follow program dan
performance-based budgeting bukan sekadar kaidah prosedural,
tetapi merupakan representasi dari perubahan paradigmatik dalam
manajemen keuangan negara. Ia menandai pergeseran dari pola
penganggaran birokratik menuju pola penganggaran strategis, dari
orientasi serapan menuju orientasi kinerja, serta dari pendekatan
sektoral menuju pendekatan lintas program dan lintas hasil. Dalam
konteks pembangunan nasional, prinsip-prinsip ini merupakan
jawaban atas tantangan belanja negara yang lebih efektif, terukur, dan
akuntabel di tengah keterbatasan fiskal dan meningkatnya tuntutan
publik terhadap kinerja pemerintahan.

1.4. Keterkaitan antara Perencanaan dan Penganggaran Nasional
Keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran nasional
merupakan elemen esensial dalam mewujudkan keselarasan antara
visi strategis pembangunan dan alokasi sumber daya fiskal negara.
Dalam kerangka sistem keuangan negara yang rasional dan akuntabel,