Page 123 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

102 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Prinsip money follow program diperkenalkan secara formal dalam
kerangka hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional. Dalam Pasal 3, ditegaskan bahwa penyusunan
perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan
dengan pendekatan penganggaran berbasis program melalui prinsip
money follow program. Prinsip ini mengarahkan agar alokasi anggaran
difokuskan pada program yang menjadi prioritas nasional, memiliki
dampak nyata terhadap masyarakat, dan dapat diukur kinerjanya
secara objektif. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa penyusunan
anggaran harus dimulai dari identifikasi program strategis terlebih
dahulu, bukan dari pembagian plafon berdasarkan unit organisasi.
Konsekuensinya, kementerian/lembaga dituntut untuk menyusun
program yang relevan dengan arah kebijakan pemerintah, bukan
sekadar mengulangi pola belanja tahun-tahun sebelumnya.
Selaras dengan prinsip tersebut, pemerintah juga mengadopsi
pendekatan penganggaran berbasis kinerja (performance-based
budgeting), yang secara eksplisit diatur dalam berbagai peraturan
teknis, khususnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62
Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran
serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan perubahannya dalam
PMK Nomor 107 Tahun 2024. Dalam regulasi ini, penganggaran
berbasis kinerja ditujukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah
yang dibelanjakan negara harus terikat pada indikator output dan
outcome yang telah dirumuskan secara kuantitatif. Dengan demikian,
keberhasilan penggunaan anggaran tidak lagi diukur dari serapan
anggaran semata, tetapi dari capaian hasil dan dampaknya terhadap
tujuan strategis pembangunan.
Secara lebih teknokratik, pendekatan performance-based
budgeting menuntut pemaknaan ulang terhadap nomenklatur
anggaran. Dokumen RKA-K/L harus mampu menggambarkan
struktur program, kegiatan, keluaran (output), komponen rincian
output (KRO), serta rincian output (RO) dengan akurasi dan justifikasi
yang kuat. Setiap elemen tersebut harus dikaitkan dengan indikator