Page 121 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

100 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

dilakukan secara tertib, transparan, efisien, efektif, dan bertanggung
jawab. Dalam kerangka itu, penganggaran publik mengemban enam
fungsi utamanya dalam pengelolaan keuangan negara. Pertama,
fungsi otorisasi menegaskan bahwa APBN menjadi landasan hukum
bagi pemerintah untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran
negara dalam tahun anggaran tertentu. Kedua, fungsi perencanaan
menjadikan APBN sebagai pedoman strategis bagi pemerintah dalam
menyusun program dan kegiatan pembangunan selama satu tahun.
Ketiga, fungsi pengawasan memposisikan APBN sebagai alat evaluasi
untuk mengukur kesesuaian antara realisasi pembangunan dengan
rencana yang telah ditetapkan. Keempat, fungsi alokasi menekankan
peran APBN dalam menyalurkan sumber daya secara efisien guna
mendorong produktivitas dan mengurangi ketimpangan ekonomi.
Selanjutnya, fungsi distribusi mencerminkan komitmen APBN
untuk menjamin pemerataan manfaat pembangunan secara adil dan
merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Terakhir, fungsi stabilisasi
menegaskan peran APBN sebagai instrumen makroekonomi untuk
menjaga stabilitas perekonomian nasional, terutama dalam menghadapi
gejolak ekonomi global atau domestik. Melalui keenam fungsi ini,
APBN tidak hanya menjadi dokumen perencanaan fiskal, tetapi juga
alat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, keadilan
sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dengan demikian, APBN
berperan sebagai tulang punggung dalam mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan ketahanan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Nasional mempertegas bahwa tujuan penganggaran adalah untuk
menjamin keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran secara
substansial dan temporal. Pendekatan ini disebut sebagai money follow
program, di mana belanja negara hanya diarahkan pada program yang
memiliki dampak nyata terhadap pencapaian outcome pembangunan.
Prinsip ini bertujuan untuk mengefisienkan penggunaan anggaran,
mencegah pemborosan fiskal, serta menegaskan pentingnya evidence-
based budgeting dalam proses pengambilan keputusan fiskal.