Page 120 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN II 99
Penganggaran

regulasi. Dengan demikian, fungsi penganggaran bukan hanya untuk
mengalokasikan anggaran secara legal-formal, tetapi juga untuk
menjamin keterpaduan antara perencanaan strategis dan eksekusi
belanja publik yang efektif. Oleh sebab itu, penganggaran dalam
kerangka keuangan negara memiliki kedudukan yang konstitutif
sekaligus operasional, yakni sebagai alat legitimasi kebijakan fiskal
dan sebagai mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan belanja negara.
Urgensi memahami kedudukan penganggaran ini semakin besar
ketika negara dituntut untuk menghasilkan belanja yang berkualitas
(quality spending)—sebuah terminologi yang menekankan efisiensi,
efektivitas, prioritas, dan akuntabilitas dalam setiap rupiah yang
dibelanjakan negara. Dalam semangat tersebut, penganggaran
tidak dapat lagi dipandang sebagai domain eksklusif teknokrat
anggaran, melainkan harus dilihat sebagai arena kebijakan publik
yang multidisipliner—menggabungkan elemen ekonomi, hukum,
politik, dan administrasi negara. Dengan demikian, setiap babak
dalam penganggaran negara harus mampu merefleksikan nilai-nilai
strategis pembangunan nasional dan sekaligus menjawab kebutuhan
rakyat secara nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.2. Tujuan dan Fungsi Penganggaran Publik

Tujuan dan fungsi penganggaran publik dalam sistem keuangan
negara tidak hanya bersifat teknis administratif, melainkan juga
memiliki dimensi normatif dan strategis yang melekat dalam praktik
pemerintahan modern. Secara esensial, penganggaran publik
ditujukan untuk mengarahkan penggunaan sumber daya negara secara
optimal guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional
sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Fungsi penganggaran
tidak semata-mata sebagai mekanisme pengalokasian dana,
melainkan juga sebagai instrumen kebijakan fiskal yang mengandung
muatan politis, hukum, ekonomi, dan sosial secara simultan.
Secara normatif, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara—
yang salah satunya diwujudkan dalam proses penganggaran—harus