Page 116 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAB I.

PRINSIP DAN KERANGKA

UMUM PENGANGGARAN
NEGARA

Dalam konstruksi tata kelola keuangan negara, penganggaran publik
merupakan poros fundamental yang tidak hanya bersifat teknokratis,
tetapi juga sarat dengan dimensi politis dan normatif. Ia menjadi
artikulasi konkret dari kehendak negara untuk merealisasikan tujuan
bernegara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, melalui alokasi
sumber daya yang terbatas secara optimal, akuntabel, dan berkeadilan.
Secara konseptual, dalam mengaktualisasikan perencanaan strategis,
dibutuhkan sumber daya anggaran yang memadai sebagai fase
penting dalam implementasi strategi tersebut (Huda et al., 2018;
Pearce & Robinson, 2011; Wheelen et al., 2018; Fard et al., 2011).
Dalam konteks ini, penganggaran bukan sekadar proses penyusunan
angka-angka dalam dokumen fiskal tahunan, melainkan suatu proses
institusional yang menggambarkan keberpihakan kebijakan, prioritas
pembangunan, serta konsistensi antara rencana dan realisasi. Dengan
demikian, memahami prinsip dan kerangka umum penganggaran
negara menjadi keniscayaan bagi setiap aktor pengelola fiskal,
tidak hanya untuk memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga untuk
menjamin keterpaduan antara visi pembangunan nasional dengan
instrumen fiskalnya.
Peran strategis penganggaran ditegaskan dalam berbagai regulasi,
mulai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara yang memberikan landasan konstitusional atas pengelolaan