Page 112 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN I 91
Perencanaan

Secara regulatif, keberadaan dan pemanfaatan sistem informasi
ini berakar pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun
2021, yang secara eksplisit mengatur penggunaan sistem aplikasi
untuk mendukung seluruh siklus perencanaan pembangunan, mulai
dari penyusunan Renstra, Renja, hingga pengendalian dan evaluasi.
Di sisi lain, aspek integrasi dengan sistem penganggaran nasional
didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021,
yang menyelaraskan standar biaya dan proses anggaran berbasis
output dengan data perencanaan yang diunggah melalui sistem
digital tersebut. Regulasi ini secara normatif menegaskan bahwa
dokumen perencanaan yang tidak terinput dan tervalidasi dalam
sistem informasi resmi tidak dapat dijadikan dasar penyusunan RKA-
K/L maupun dimasukkan dalam APBN.
Sistem KRISNA dirancang sebagai platform kolaboratif yang
mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran secara real
time antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan,
serta seluruh Kementerian dan Lembaga. Melalui sistem ini, setiap
unit perencana K/L dapat mengunggah usulan program dan kegiatan,
melampirkan dokumen pendukung seperti KAK dan RAB, serta
menyelaraskan nomenklatur kegiatan dengan keluaran (KRO/RO)
yang telah ditetapkan secara nasional. Proses penelaahan substansi
oleh Bappenas dan evaluasi fiskal oleh Kemenkeu dilakukan secara
paralel dalam sistem yang sama, sehingga mengurangi duplikasi,
mempercepat waktu proses, dan memperkuat jejak digital
pengambilan keputusan.

Salah satu aspek penting dari digitalisasi ini adalah peningkatan
transparansi dan keterlacakan (traceability). Sistem KRISNA
mencatat setiap revisi, komentar, persetujuan, maupun penolakan
terhadap usulan kegiatan secara elektronik, menciptakan jejak audit
digital yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan sesuai
kewenangannya. Hal ini sejalan dengan prinsip open government dan
evidence-based decision making, yang menjadikan setiap keputusan
perencanaan dapat diuji logikanya, ditelusuri asal-usulnya, dan
dipertanggungjawabkan secara objektif. Ke depan, sistem ini juga