Page 113 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 113

92     MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
                   Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

            memungkinkan integrasi  dengan data spasial, dashboard kinerja,
            hingga sistem informasi monitoring dan evaluasi berbasis indikator
            hasil.

                Namun, transformasi  digital dalam  sistem perencanaan tidak
            lepas dari tantangan. Beberapa K/L masih menghadapi keterbatasan
            kapasitas SDM perencana, lemahnya literasi digital,  serta
            ketergantungan pada proses manual dalam penyusunan dokumen.
            Selain itu, kualitas data input—baik dari sisi akurasi, kelengkapan,
            maupun konsistensi antarunit—masih menjadi isu laten yang
            berpengaruh terhadap  validitas perencanaan secara keseluruhan.
            Dalam  konteks  ini,  digitalisasi  bukan  hanya  soal  perangkat  lunak,
            tetapi juga menyangkut pembangunan digital culture di lingkungan
            birokrasi  perencanaan yang  menuntut  perubahan  cara  kerja,  pola
            koordinasi, dan paradigma pengambilan keputusan.

                Digitalisasi sistem informasi perencanaan juga berperan penting
            dalam penguatan integrasi  vertikal antara pemerintah pusat dan
            daerah. Melalui interoperabilitas antara KRISNA dan SIPD (Sistem
            Informasi Pemerintahan Daerah)  yang dikelola oleh  Kementerian
            Dalam Negeri, terbuka peluang bagi konsolidasi perencanaan nasional
            dan daerah secara lebih sistemik. Langkah ini menjadi penting dalam
            mendukung agenda pembangunan lintas wilayah, program tematik
            nasional, serta  perencanaan berbasis kewilayahan  yang selama  ini
            kerap terfragmentasi akibat perbedaan sistem dan siklus perencanaan
            antara pusat dan daerah.
                Dengan demikian, digitalisasi dan sistem informasi perencanaan
            bukan sekadar alat bantu administratif, tetapi transformasi mendasar
            dalam  cara negara merancang,  mengelola, dan mengevaluasi
            pembangunan. Ia  memungkinkan penguatan  tata kelola berbasis
            data, penyederhanaan  proses birokrasi, serta  pengawasan  publik
            yang lebih terbuka. Dalam kerangka besar  reformasi perencanaan
            dan penganggaran nasional, sistem informasi seperti  KRISNA
            menjadi simbol pergeseran dari perencanaan  berbasis dokumen
            menuju perencanaan berbasis sistem yang adaptif, kolaboratif, dan
            berorientasi hasil.
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118