Page 111 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 111
90 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
Di sisi kelembagaan, perubahan Renja juga mengandung dimensi
tata kelola yang signifikan. Ia mencerminkan kapasitas institusi
untuk menavigasi ketidakpastian dan menyesuaikan strategi secara
adaptif tanpa mengorbankan koherensi kebijakan. Perubahan yang
dilakukan secara terburu-buru, tidak berbasis data, atau sekadar
menjadi instrumen legitimasi belanja darurat akan merusak integritas
perencanaan nasional. Oleh karena itu, setiap perubahan Renja harus
tetap tunduk pada prinsip perencanaan yang berbasis bukti (evidence-
based planning), transparansi prosedural, dan akuntabilitas fiskal.
Dengan demikian, mekanisme perubahan Renja K/L bukanlah
bentuk kelemahan perencanaan, melainkan manifestasi dari desain
sistem yang fleksibel dan resilien. Ia memungkinkan negara untuk tetap
responsif terhadap tantangan dan peluang baru, sembari menjaga agar
rencana pembangunan tetap berada dalam kerangka prioritas nasional
dan batas kemampuan keuangan negara. Dalam konteks reformasi
sistem anggaran yang semakin menekankan pada hasil, perubahan
Renja yang terstruktur dan sah secara normatif justru menjadi indikator
kematangan sistem perencanaan pembangunan nasional.
5.5. Digitalisasi dan Dukungan Sistem Informasi dalam
Perencanaan
Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan telah
menjadi keniscayaan dalam menjawab kompleksitas, dinamika, dan
tuntutan efisiensi dalam sistem perencanaan dan penganggaran
nasional. Dalam konteks penyusunan, penelaahan, dan perubahan
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), digitalisasi bukan
sekadar instrumen teknis, melainkan bagian integral dari reformasi
struktural yang bertujuan memperkuat transparansi, integrasi data,
akuntabilitas, serta efisiensi proses perencanaan pembangunan.
Kehadiran sistem informasi perencanaan seperti KRISNA (Kolaborasi
Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) merupakan tonggak
penting dalam upaya membangun sistem perencanaan yang terpadu
dan berbasis bukti.
