Page 106 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN I 85
Perencanaan

Penelaahan oleh Bappenas bertumpu pada aspek substantif
dan teknokratis. Dalam proses ini, Bappenas mengevaluasi
kesesuaian setiap program dan kegiatan dalam Renja K/L terhadap
tema pembangunan nasional tahunan, prioritas nasional yang
tertuang dalam RKP, serta arah strategis yang bersumber dari RPJM.
Evaluasi mencakup kelayakan substansi kegiatan, rasionalitas logika
intervensi, relevansi indikator kinerja (KRO/RO), dan keterpaduan
antarprogram. Dalam praktiknya, penelaahan ini juga mencermati
dimensi spasial, seperti pemerataan wilayah dan integrasi kegiatan
lintas daerah, serta sinkronisasi antarsektor dan antarunit dalam satu
kementerian/lembaga. Jika ditemukan deviasi atau ketidaksesuaian,
Bappenas dapat meminta perbaikan dokumen Renja sebelum
dinyatakan layak untuk dibahas dalam forum penganggaran.
Sementara itu, Kementerian Keuangan melakukan penelaahan
dari sudut pandang fiskal, mencakup kesesuaian usulan program
dan kegiatan dengan pagu indikatif, efisiensi alokasi belanja,
kesinambungan fiskal dalam kerangka pengeluaran jangka menengah
(KPJM), dan konsistensi antara target kinerja dan kebutuhan
pembiayaan. Penelaahan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Anggaran melalui sistem yang terintegrasi dengan Bappenas, yakni
melalui platform KRISNA, yang memungkinkan proses evaluasi
berjalan serentak secara digital. Peran Kementerian Keuangan dalam
tahapan ini tidak hanya sebatas “pengendali kas negara”, tetapi juga
berfungsi sebagai penjaga kredibilitas fiskal negara dan pengawal
belanja negara agar tetap terarah dan berdaya guna.

Kolaborasi antara Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam
proses penelaahan ini mencerminkan model governance yang
deliberatif dan terintegrasi, di mana kebijakan dan fiskal saling
menguji dan memperkuat. Tidak jarang, hasil penelaahan dapat
mengarah pada restrukturisasi program, realokasi anggaran, atau
penghapusan kegiatan yang dianggap tidak relevan, tidak efisien,
atau tidak mendukung target pembangunan nasional. Dalam konteks
inilah, penelaahan Renja K/L menjadi mekanisme filter yang menjaga
agar APBN tidak menjadi kumpulan keinginan sektoral, tetapi