Page 107 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 107

86     MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
                   Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

            benar-benar mencerminkan strategi pembangunan nasional yang
            direncanakan secara rasional dan berorientasi pada hasil.

                Dengan proses penelaahan yang dilaksanakan secara profesional
            dan akuntabel oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan, dokumen
            Renja K/L tidak hanya memperoleh legitimasi  teknokratik, tetapi
            juga  menjadi  representasi  dari  komitmen  pemerintah  terhadap
            efisiensi fiskal, efektivitas kebijakan, dan akuntabilitas publik dalam
            pengelolaan pembangunan nasional.

            5.3.  Dokumen Pendukung: KAK, RAB, Studi Kelayakan
                Dalam proses penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
            (Renja K/L), keberadaan dokumen pendukung  menjadi  syarat
            mutlak untuk menjamin bahwa setiap program dan kegiatan yang
            direncanakan bukan hanya layak secara konseptual, tetapi juga teruji
            secara teknis, finansial, dan operasional. Dokumen pendukung seperti
            Kerangka  Acuan  Kegiatan  (KAK),  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB),
            dan dalam kondisi tertentu studi kelayakan, merupakan instrumen
            teknokratik yang memberikan dasar rasional terhadap setiap usulan
            kegiatan dalam  Renja. Tanpa keberadaan  dokumen-dokumen ini,
            proses perencanaan akan kehilangan fondasi akuntabilitas, dan
            penganggaran berisiko dibangun di atas estimasi yang spekulatif
            dan  tidak  dapat dipertanggungjawabkan secara fiskal  maupun
            administratif.

                Kewajiban    penyusunan    dokumen    pendukung    tersebut
            ditegaskan dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun
            2021, terutama dalam Lampiran III tentang mekanisme penelaahan
            program  dan kegiatan. Di dalamnya disebutkan bahwa dokumen
            KAK dan RAB wajib dilampirkan oleh setiap unit kerja Kementerian/
            Lembaga pada saat menyampaikan usulan Renja melalui  sistem
            perencanaan nasional berbasis teknologi informasi. Kerangka Acuan
            Kegiatan (KAK) berfungsi sebagai dokumen penjelas terhadap latar
            belakang, tujuan,  ruang  lingkup, strategi pelaksanaan, indikator
            kinerja, serta mekanisme evaluasi dari suatu kegiatan. Ia menjawab
            pertanyaan  fundamental:  mengapa  kegiatan  itu  perlu  dilakukan,
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112