Page 110 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN I 89
Perencanaan

Keuangan. Pagu indikatif merupakan batas alokasi awal anggaran
yang disampaikan kepada setiap K/L dalam rangka penyusunan
rencana kerja dan penganggaran. Namun demikian, pagu ini bersifat
sementara dan dapat berubah mengikuti perkembangan asumsi
makroekonomi, pendapatan negara, serta prioritas nasional. Jika
terjadi perubahan pagu—baik kenaikan maupun penurunan—maka
K/L wajib melakukan revisi terhadap susunan program dan kegiatan
dalam Renja. Hal ini untuk menjamin bahwa output dan outcome
yang direncanakan tetap realistis, proporsional, dan sesuai dengan
kapasitas fiskal negara. Dalam sistem penganggaran berbasis kinerja,
perubahan ini harus pula diikuti dengan penyesuaian indikator
kinerja dan keluaran agar tetap terukur dan akuntabel.

Perubahan Renja K/L juga dapat dilakukan sebagai respon
terhadap perubahan kebijakan nasional yang bersifat mendesak atau
strategis, seperti penanganan pandemi, bencana alam, ketegangan
geopolitik, atau perubahan orientasi pembangunan yang ditetapkan
langsung oleh Presiden. Dalam konteks semacam ini, pemerintah
dapat menerbitkan addendum terhadap RKP atau mengeluarkan
arahan kebijakan khusus yang menjadi dasar bagi Bappenas dan
Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi perubahan dokumen
Renja. Perubahan ini tetap harus mengikuti prosedur yang diatur
dalam sistem KRISNA dan disertai dengan justifikasi kebijakan serta
dokumen pendukung teknis yang memadai.

Dalam praktik implementasinya, perubahan Renja K/L
dilaksanakan melalui dua jalur: perubahan terbatas dan perubahan
menyeluruh. Perubahan terbatas mencakup penyesuaian kecil seperti
lokasi kegiatan, penambahan komponen, atau pergeseran antaroutput,
sedangkan perubahan menyeluruh mencakup restrukturisasi
program, pembatalan kegiatan, atau pengusulan kegiatan baru
yang belum tercantum dalam Renja awal. Kedua jenis perubahan ini
memerlukan persetujuan dari Bappenas dan Kementerian Keuangan,
melalui sistem digital terintegrasi untuk memastikan transparansi,
traceability, dan kecepatan proses persetujuan.