Page 109 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 109

88     MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
                   Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

            prinsip evidence-based planning dalam kerangka reformasi perencanaan
            dan penganggaran nasional. Dalam sistem yang mengutamakan efisiensi
            fiskal dan kinerja birokrasi, dokumen pendukung ini menjadi pilar
            teknokratik yang membedakan perencanaan yang  profesional  dari
            sekadar kompilasi daftar keinginan sektoral.

            5.4.  Perubahan Renja K/L dan Penyesuaian Terhadap RKP dan
                 Pagu Indikatif

                Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, dokumen
            perencanaan tidak pernah bersifat absolut  dan final. Perubahan
            dinamika kebijakan, fluktuasi kondisi ekonomi, penyesuaian fiskal,
            hingga  keadaan  darurat  atau  krisis  nasional  seringkali  memaksa
            pemerintah  untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja
            yang telah disusun. Dalam konteks ini, perubahan Renja Kementerian/
            Lembaga (Renja K/L) menjadi mekanisme legal dan fungsional untuk
            menjaga fleksibilitas perencanaan tahunan tanpa mengabaikan
            prinsip konsistensi, akuntabilitas, dan efektivitas anggaran. Proses
            ini merupakan bagian penting dari siklus adaptif dalam manajemen
            pembangunan nasional, di mana pemerintah tetap  menjaga
            keterpaduan antara kebijakan strategis dan realitas operasional.

                Secara yuridis, Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor  25
            Tahun 2004 menyatakan bahwa Renja K/L disusun dengan mengacu
            pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang berarti bahwa setiap
            perubahan terhadap RKP secara substantif berimplikasi terhadap
            perlunya revisi Renja K/L. Perubahan tersebut dapat berupa penguatan
            prioritas nasional, pengalihan program lintas  sektor, pergeseran
            sumber pembiayaan, maupun pengurangan atau peningkatan volume
            kegiatan. Ketentuan lebih teknis mengenai tata cara perubahan Renja
            K/L diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun
            2021,  yang  menyebutkan  bahwa  perubahan  dapat  dilakukan  jika
            terjadi revisi terhadap RKP, perubahan pagu indikatif, atau adanya
            kebutuhan strategis nasional yang tidak dapat ditunda.

                Salah satu pemicu utama perubahan Renja K/L adalah penyesuaian
            terhadap   Pagu   Indikatif   yang   ditetapkan   oleh   Kementerian
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114