Page 104 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN I 83
Perencanaan

5.1. Prosedur Pertemuan Dua Pihak dan Tiga Pihak

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, proses
finalisasi dokumen Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja
K/L) tidak hanya bergantung pada hasil penyusunan internal masing-
masing instansi, tetapi juga sangat ditentukan oleh proses verifikasi,
harmonisasi, dan sinkronisasi melalui pertemuan dua pihak
(bilateral meeting) dan tiga pihak (tripartit meeting). Kedua forum
ini merupakan bagian integral dari mekanisme penelaahan rencana
tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas
Nomor 1 Tahun 2021, yang secara teknis mengimplementasikan
ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pertemuan dua pihak diselenggarakan antara masing-masing
kementerian/lembaga dengan Kementerian PPN/Bappenas. Forum
ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian substansi Renja K/L
terhadap arah kebijakan dalam RKP, prioritas nasional, dan target
pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJM.
Dalam pertemuan ini, Bappenas berperan sebagai aktor pengarah dan
pengendali kebijakan perencanaan, sementara K/L sebagai pemilik
program memaparkan justifikasi kebijakan dan logika intervensi dari
setiap program atau kegiatan yang diusulkan. Evaluasi dilakukan
secara tematik, sektoral, dan geografis, dengan mempertimbangkan
relevansi program, efektivitas capaian, serta keterkaitannya dengan
prioritas nasional. Bila ditemukan ketidaksesuaian, K/L wajib
melakukan revisi atau penyesuaian atas dokumen Renja.

Setelah proses bilateral selesai, tahapan selanjutnya adalah
pertemuan tiga pihak, yang melibatkan Bappenas, Kementerian
Keuangan, dan kementerian/lembaga terkait misalnya Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Dalam forum
tripartit ini, dimensi kebijakan dan fiskal diuji secara bersamaan.
Bappenas memastikan kesesuaian substansi dengan rencana
pembangunan nasional, sementara Kementerian Keuangan
mengevaluasi keselarasan dengan pagu indikatif, kerangka
pengeluaran jangka menengah, serta efisiensi belanja. Pertemuan