Page 105 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

84 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

tiga pihak menjadi arena konsolidasi antara rencana dan kemampuan
keuangan negara. Forum ini juga berfungsi sebagai clearance akhir
sebelum Renja K/L dapat difinalisasi dan dikunci dalam sistem
KRISNA, lalu digunakan sebagai basis penyusunan RKA-K/L.

Kedua forum ini bukanlah tahapan formalistik semata, melainkan
bentuk konkret dari prinsip koordinasi dan integrasi dalam sistem
perencanaan nasional. Dengan memastikan bahwa setiap program
kementerian/lembaga telah melalui penelaahan kebijakan dan fiskal
secara sinergis, negara menjamin bahwa setiap rupiah belanja negara
diarahkan untuk pencapaian tujuan pembangunan yang prioritatif,
rasional, dan berorientasi hasil.

5.2. Mekanisme Penelaahan oleh Bappenas dan Kemenkeu

Mekanisme penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
(Renja K/L) merupakan tahapan penting dalam memastikan
keselarasan antara rencana tahunan instansi pemerintah dengan arah
kebijakan pembangunan nasional dan kapasitas fiskal negara. Proses
ini dilakukan secara sistematis oleh dua institusi sentral negara,
yakni Kementerian PPN/Bappenas sebagai pengampu perencanaan
pembangunan, dan Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal.
Penelaahan bukan hanya sekadar verifikasi administratif, tetapi
merupakan bentuk kontrol substansial terhadap kualitas perencanaan
sektoral dan kesesuaian rencana kerja dengan prioritas pembangunan
yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dasar hukum pelaksanaan penelaahan tertuang dalam Pasal
7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa Renja
K/L disusun dengan mengacu pada RKP dan selanjutnya ditelaah
oleh pemerintah sebelum ditetapkan menjadi dasar penyusunan
RKA-K/L. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut melalui Peraturan
Menteri PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2021, yang menjabarkan peran
Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam proses evaluasi Renja
secara terpadu melalui sistem informasi perencanaan yang berbasis
data.